Lagi Nyepi dan Lebaran Tapi Mau Lapor Koruptor? Tenang, KPK Tetap Buka Jalur Online

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 18 Maret 2026
Lagi Nyepi dan Lebaran Tapi Mau Lapor Koruptor? Tenang, KPK Tetap Buka Jalur Online

Ilustrasi: KPK. Foto: KPK

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Gema takbir mulai bersahut-sahutan di ufuk timur, sementara kesunyian Nyepi pun membayang di depan mata. Di tengah keriuhan warga menyiapkan mudik serta ketupat lebaran, gedung Merah Putih memastikan mata publik tetap bisa mengawasi kinerja lembaga.

Layanan informasi publik KPK menolak mati suri demi menjaga api transparansi tetap menyala meski pintu kantor tertutup rapat oleh kalender merah.

Baca juga:

Gus Alex Ditahan KPK, Kasus Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp 622 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akses informasi tetap tersedia bagi masyarakat selama periode libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Pengaturan ini menjadi bagian komitmen lembaga dalam menjaga keterbukaan informasi tanpa sekat waktu.

“Selama periode libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, layanan informasi publik KPK tetap buka melalui kanal digital. Hal ini memastikan masyarakat tetap dapat mengakses informasi tanpa terputus,” ujar Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Rabu (18/3).

Optimalisasi Kanal Digital dan Email

Penyesuaian layanan dilakukan dengan meniadakan sementara tatap muka langsung. Sebagai gantinya, pelayanan berbasis elektronik menjadi ujung tombak selama periode libur nasional 18–24 Maret 2026. Masyarakat tetap memiliki hak mengajukan permohonan informasi maupun pengaduan melalui surat elektronik di alamat [email protected].

Langkah tersebut bertujuan menjamin keberlanjutan layanan publik secara efisien. KPK menilai konsistensi ini sangat krusial agar publik terus mampu memantau jalannya pemberantasan korupsi di tanah air tanpa jeda.

Tim Siaga Aduan Mendesak

Selain jalur digital rutin, lembaga antirasuah ini menyiagakan personel khusus guna mengantisipasi kebutuhan mendesak di lapangan. Jalur komunikasi harus tetap terjaga agar aspirasi masyarakat tersalurkan tepat waktu.

Baca juga:

Ditahan Usai Pemeriksaan KPK, Gus Alex: Tidak Ada Perintah Apa pun dari Gus Yaqut!

“Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PIP) KPK tetap bersiaga apabila terdapat kebutuhan mendesak, termasuk menampung aspirasi masyarakat. Keberlanjutan akses informasi publik merupakan bagian penting membangun kepercayaan publik terhadap KPK,” tegas Yuyuk Andriati.

Kemudahan akses informasi menjadi fondasi kuat dalam menjaga akuntabilitas lembaga. Melalui ketersediaan layanan digital ini, partisipasi publik pendukung upaya pemberantasan korupsi diharapkan terus berjalan berkelanjutan. (Pon)

#KPK #Idul Fitri #Idul Fitri 2026 #Hari Suci Nyepi #Hari Raya Nyepi #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kejaksaan Geledah Sejumlah Lokasi di Jakarta dan Bandung, Cari Bukti Korupsi MBG
Lokasi yang digeledah yakni rumah dan kantor. Namun, belum jelas rumah dan kantor siapa yang digeledah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Kejaksaan Geledah Sejumlah Lokasi di Jakarta dan Bandung, Cari Bukti Korupsi MBG
Indonesia
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Penyidik akan menelusuri apakah Angga masih berkoordinasi dengan mantan atasannya setelah Bobby menjabat anggota BPK.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
KPK mengungkap dugaan suap Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
Indonesia
Jadi Tersangka Baru OTT Bupati Muara Enim, Pejabat BPK Titin Rita Lestari Berdalih Cuma Pelaksana
KPK menetapkan Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel, Titin Rita Lestari, sebagai tersangka kasus suap pengaturan temuan BPK.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Jadi Tersangka Baru OTT Bupati Muara Enim, Pejabat BPK Titin Rita Lestari Berdalih Cuma Pelaksana
Indonesia
Fitroh Rohcahyanto Bantah Terlibat Kasus Korupsi MBG, Tegaskan tak Kenal Sony Sonjaya
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menegaskan, bahwa ia tak mengenal Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya. Ia juga tak terlibat kasus korupsi MBG.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Fitroh Rohcahyanto Bantah Terlibat Kasus Korupsi MBG, Tegaskan tak Kenal Sony Sonjaya
Indonesia
KPK: Yayasan Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto Sudah Berdiri Sebelum Ada Program MBG
“Yayasan ini fokus pada kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” Jubir KPK Budi Prasetyo
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
KPK: Yayasan Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto Sudah Berdiri Sebelum Ada Program MBG
Indonesia
Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto Diisukan Terkait MBG, Begini Tanggapan KPK
Pada 3 Juni 2026, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto Diisukan Terkait MBG, Begini Tanggapan KPK
Indonesia
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
KPK menyita Rp 500 juta dalam OTT terhadap lima ASN BPK terkait dugaan suap temuan audit proyek pengadaan di Pemkab Muara Enim. Perkara kini naik ke tahap penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
Indonesia
KPK Tangkap Pegawai BPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Muara Enim Edison
KPK selanjutnya akan menetapkan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap kepada oknum BPK tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
KPK Tangkap Pegawai BPK Terkait Dugaan Korupsi  Bupati Muara Enim Edison
Indonesia
KPK Sita Puluhan Juta Rupiah dari Ruangan Silmy Karim di Kantor Imigrasi
Selain ruang kerja Silmy, tim penyidik juga menggeledah Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan rumah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
KPK Sita Puluhan Juta Rupiah dari Ruangan Silmy Karim di Kantor Imigrasi
Bagikan