Ladang 'Basah', Kementerian Ini bakal Jadi Rebutan Parpol Koalisi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 11 Juli 2019
Ladang 'Basah', Kementerian Ini bakal Jadi Rebutan Parpol Koalisi

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pengamat politik memperkirakan sejumlah pos kementerian yang terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan menjadi perebutan partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Sejak 2010, kementerian yang' basah' tidak hanya terkait kementerian ekonomi, tapi juga kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," kata Ray dalam diskusi bertema "Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi", di Jakarta, Kamis (11/7).

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti Foto: ANTARA

Pernyataan Ray tentang kementerian Desa sebagai kementerian "basah", dalam arti adanya peluang partai politik untuk menjaga sekaligus memupuk basis massa melalui program kementerian tersebut.

BACA JUGA: Dukung Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Terapkan Smart Office

Dia mengatakan program pengucuran dana desa oleh Kementerian Desa, dapat menyita perhatian publik yang positif, khususnya masyarakat di desa-desa,sehingga akan berimbas positif bagi partai yang berhasil menempatkan kadernya sebagai menteri di sana.

Ray mengatakan pada periode pemerintahan Jokowi yang pertama, Kementerian Desa hanya diminati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena PKB menurutnya ingin menjaga basis massa pemilih yang mayoritas tinggal di desa.

Pada periode pemerintahan ke depan, dia memperkirakan PDI Perjuangan juga akan ikut meminati kementerian tersebut, sebab PDIP belum memiliki figur yang cukup kuat untuk dicalonkan sebagai presiden tahun 2024, sehingga butuh memupuk basis massa yang lebih kuat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

BACA JUGA: Kemendes PDTT Koordinasi dengan KPK Cegah Korupsi

Adapun Golkar, menurutnya, sebagaimana dilansir Antara, akan tetap meminati sektor kementerian yang berkaitan dengan masyarakat menengah ke atas, sebagai basis massanya. (*)

#Ray Rangkuti #Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertingga
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai RUU ASN Hambat Otonomi, Berpotensi Munculkan Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah
Wacana perubahan dalam UU ASN tersebut mengusulkan agar kewenangan itu nantinya dapat dikembalikan kepada pemerintah pusat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 03 Mei 2025
Pengamat Nilai RUU ASN Hambat Otonomi, Berpotensi Munculkan Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah
Indonesia
KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan, Perlu Tata Kelola yang Lebih Transparan
Minimnya pengawasan terhadap dana desa, berisiko membuka celah penyalahgunaan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Februari 2025
KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan, Perlu Tata Kelola yang Lebih Transparan
Indonesia
Beredar Surat Undangan Haul Ibunda Mendes Yandri Susanto Berkop Kemendes
Mahfud Md: Yandri harus bijak dan hati-hati dalam menggunakan kapasitasnya sebagai Menteri Desa dan Daerah Tertinggal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Oktober 2024
Beredar Surat Undangan Haul Ibunda Mendes Yandri Susanto Berkop Kemendes
Indonesia
Ray Rangkuti Sebut Wacana Gubernur Ditunjuk Presiden sebagai Ambisi Menempatkan Orang Dekat
Usulan penghapusan Pilkada DKI Jakarta, yang termaktub dalam RUU DKJ menuai polemik.
Frengky Aruan - Senin, 11 Maret 2024
Ray Rangkuti Sebut Wacana Gubernur Ditunjuk Presiden sebagai Ambisi Menempatkan Orang Dekat
Indonesia
Sama-Sama Mampu Menangkan Pilpres, Ganjar dan Prabowo Sulit Dipasangkan
Rencana menyatukan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo dianggap sulit terjadi.
Zulfikar Sy - Jumat, 29 September 2023
Sama-Sama Mampu Menangkan Pilpres, Ganjar dan Prabowo Sulit Dipasangkan
Indonesia
Putusan PN Jakpus Dinilai Bisa jadi Pelajaran bagi KPU untuk Bertindak Adil
kasus ini merupakan pelajaran bagi KPU untuk berlaku adil kepada semua peserta pemilu tanpa melihat status partai baru atau kecil.
Andika Pratama - Rabu, 08 Maret 2023
Putusan PN Jakpus Dinilai Bisa jadi Pelajaran bagi KPU untuk Bertindak Adil
Indonesia
Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana
PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan memerintahkan KPU untuk menunda gelaran Pemilu 2024 terus bergulir.
Zulfikar Sy - Selasa, 07 Maret 2023
Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana
Indonesia
Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024
Mahfud dinilai mengetahui betul siapa pemain atau orang yang merancang putusan penundaan pemilu ini.
Zulfikar Sy - Selasa, 07 Maret 2023
Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Erick Thohir Dinilai Punya 'Modal Kuat' jadi Cawapres 2024
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, Erick Thohir mempunyai 'modal kuat' untuk maju sebagai cawapres dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain.
Andika Pratama - Kamis, 26 Januari 2023
Erick Thohir Dinilai Punya 'Modal Kuat' jadi Cawapres 2024
Bagikan