Kurangi Kendaraan di Jakarta Jadi Dilematis Pendapatan Pemda


Sejumlah kendaraan termasuk truk melaju di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) di kawasan Ragunan, Jakarta, Selasa (7/4). (Foto: Antara/Andika Wahyu)
MerahPutih Megapolitan - Kemacetan yang terus terjadi di Ibu Kota Jakarta saat ini, merupakan persoalan dilematis bagi Pemprov DKI. kala itu pertumbuhan kendaraan pada wilayah kekuasaan Basuki Tjahaja Purnama tersebut semakin bertambah pesat.
Disi satu sisi, Mantan Kepala Densus 88 Antiteror, Irjen Tito mengatakan pemasukan terbesar Pemda DKI itu justru dari pajak kendaraan bermotor.
Sedangkan di sisi lain, jika jumlah kendaraan dibatasi, dapat mengurangi kemacetan. Namun, hal itu akan mengurangi pendapetan daerah dari sektor pajak.
"Ini dilematis. Karena pemasukan pajak akan berkurang. Pemerintah, tidak bisa hanya mengandalkan ini (pajak)," papar Tito.
Mantan Kapolda Papua ini pun menuturkan, beberapa kasus kecelakaan di Ibu Kota juga ikut menjadi dampak terjadinya kemacetan. Belum termasuk tingkat keamanan, dan kenyamanan pengguna angkutan umum.
Imbasnya, warga lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum.
"Ibarat puncak gunung es. Pengelola sistem dari pengelolaan transportsi publik perlu ditingkatkan. Beberapa kasus yang membuat orang takut naik kendaraan umum, menyebabkan mereka lari ke kendaraan pribadi," jelasnya.
Secara tidak langsung, warga yang memilih menggunakan kendaraan pribadi, juga berimbas bertambahnya volume kendaraan yang ada di jalan raya. (gms)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan

Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak

JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit

Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
