Kubu Prabowo Sebut Isu Komunis dan Khilafah Tak Relevan Dibahas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Maret 2019
Kubu Prabowo Sebut Isu Komunis dan Khilafah Tak Relevan Dibahas

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera menilai, isu komunis dan khilafah tak relevan lagi dibahas di Pemilu 2019. Bahkan, sampai dijadikan materi debat nanti malam.

Menurut Mardani, isu soal kesehjateraan lebih penting daripada isu tersebut. Mengingat, pemerintahan saat ini belum mampu mensehjaterakan seluruh warganya.

"Isu khilafah atau komunis, tak relevan lagi. Justru yang relevan adalah ideologi kesehjateraan. Bullshit kita ngomong macam-macam tapi kesehjateraan kita gak jalan. Sistem pemerintahan kita harus berjalan," kata Mardani saat acara diskusi di MNC Trijaya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Mardani menilai, partainya PKS, jika dihubung-hubungkan dengan Hizbut Tahrir dan Khilafah, sangatlah sesuatu yang tidak relevan.

"HTI tak milih PKS. Kami laporkan pemasang spanduk khilafah. Kami gugat karena pembubaran perpu ormas. Kalau ada leadership kuat, negeri ini bisa diurus dengan baik," jelas Mardani.

Mardani Ali Sera - PKS-Jabar.org

Bahkan, tak hanya itu saja. Isu hoaks juga musuh semua kelompok termasuk partainya. "PKS juga menolak produksi hoaks. Ini bukan hanya musuh 01 dan 02 tapi musuh semua. Apapun yang hoaks dari apapun itu salah," jelas Mardani yang mengenakan kemeja putih ini.

Terkait dengan kenaikan elektabilitas Prabowo-Sandi, Mardani optimis kedepannya akan semakin membaik.

"Kami berbincang dengan Prabowo survei litbang Kompas luar biasa. Tinggal beberapa persen. Kami dapat enem pak Jokowi turun enam, kami menang. Gaya kampanye pak Prabowo tak nyerang, petahana menang, lebih disukai masyarakat. Menghapus stigma Prabowo keras dan kasar," pungkasnya. (Knu)

#Mardani Ali Sera #PKS #Khilafah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Bagikan