Kuasa Hukum Setnov Ingin Laporkan KPK ke Pengadilan HAM Internasional, Gerindra: Komnas HAM Saja

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 19 November 2017
Kuasa Hukum Setnov Ingin Laporkan KPK ke Pengadilan HAM Internasional, Gerindra: Komnas HAM Saja

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi menunjukkan foto Setya Novanto yang sedang dirawat di RS Medika Permata Hijau. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono berpendapat, ketimbang Setya Novanto melapor ke Pengadilan HAM Internasional, lebih baik melapor ke Komnas HAM saja.

Pernyataan itu disampaikan Arief nenanggapi rencana Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi yang hendak menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan HAM Internasional lantaran lembaga antirasuah menahan Setnov tanpa memerhatikan kondisi kesehatannya.

"Begini, sebaiknya KPK kasih waktu saja sama Setnov hingga sembuh dan bisa diperiksa oleh KPK, kemudian pihak Setnov kalau bisa melapor pada Komnas HAM, kalau merasa ada yang dilanggar biar dibentuk Tim pencari Fakta pelanggaran HAM terhadap Setnov oleh KPK, enggak perlu ke pengadilan HAM internasional," kata Arief kepada wartawan, Minggu (19/11).

Menurut Arief, tidak semudah itu Pengadilan HAM Internasional dapat menerima laporan tentang perlakuan KPK terhadap Setnov.

Pasalnya, yang bisa dilaporkan ke sana itu pelanggaran HAM berat seperti genosida, tindak kekerasan rasisme yang menghilangkan nyawa banyak orang , pelarangan kebebasan beragama dan berpendapat oleh pemerintah, dan kerja paksa. "Nah, baru masuk ranah pelanggaran HAM," tandasnya.

Arief mengaku bingung tentang pelanggaran HAM yang dilakukan KPK seperti ditudingkan Fredrich Yunadi. Karena itu, ia berpendapat sebaiknya Setnov segera dirawat dengan baik di RSCM agar dapat sadarkan diri.

"Kalau dalam seminggu dirawat di RS Cipto enggak ada perubahan kondisi kesehatannya dan belum sadar, segera Setnov dibawa ke RS di Singapura. Takut nanti Setnov lupa ingatan kalau kelamaan ditangani oleh dokter di Indonesia," katanya.

"Mudah-mudahan Mas Nov cepat sehat dan bisa cepat selesai kasusnya dan mudah-mudahan kalau prapid bisa menang lagi sama KPK. Sebab, mas Nov, kan Ketua DPR dan partner mas Joko Widodo untuk membereskan masalah-masalah bangsa yang sedang carut-marut, terutama masalah ekonomi nasional," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi menegaskan bakal menuntut KPK ke Pengadilan HAM Internasional lantaran dinilai melakukan pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM yang ditudingkan Fredrich kepada KPK itu didasarkan pada ketidakterimaan pihaknya atas penahanan Setnovdi saat kondisinya yang tengah terbaring lemah di rumah sakit setelah mobil yang ditupanginya menabrak tiang listrik beberapa waktu lalu.

Setnov resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus korupsi e-KTP itu dibantarkan penahanannya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

KPK menegaskan, selama penahanan Setnov dibantarkan di RSCM, Ketua Umum Partai Golkar itu tetap berada di bawah pengawasan KPK yang dibantu Polri.

S‎etya Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎. (Pon)

Baca berita terkait Setnov lainnya di:

#Gerindra #Arief Poyuono #HAM #Komnas HAM #Setya Novanto #Korupsi E-KTP
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Thomas menjelaskan telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Umum Gerindra sejak Maret 2025 dan resmi keluar dari partai per 31 Desember 2025
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Berita
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Pengajuan nama calon Deputi Gubernur BI sepenuhnya berasal dari Gubernur BI sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Indonesia
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Prasetyo Hadi menambahkan Thomas sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Indonesia
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Semua calon yang diajukan melalui surat Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan, termasuk melepas keanggotaan di partai politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Bagikan