Pilpres 2019

KSPI Resmi Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 29 April 2018
KSPI Resmi Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat amunisi baru dalam Pilpres 2019 nanti. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan KSPI akan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018.

"Di Hari Buruh Internasional, seluruh dunia akan menyaksikan semua buruh Indonesia akan mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon yang diusung pada Pemilihan Presiden 2019," kata Said Iqbal dalam Seminar Kebangsaan "Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera" yang diadakan oleh KSPI di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (29/4).

Presiden KSPI Said Iqbal
Ketua Umum KSPI Said Iqbal di Jakarta (Foto Facebook)

Pihak KSPI menginginkan presiden di periode mendatang untuk memenuhi sejumlah tuntutan antara lain pengupahan yang layak, penghapusan outsourcing dan memulangkan tenaga kerja asing asal China.

Pujian Prabowo Sementara itu, Prabowo memuji dukungan dari pihak buruh tersebut untuk mencalonkan dirinya di pemilihan presiden yang akan datang.

"Kalian telah memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2019 yang akan datang. Bagi saya, mendapat kepercayaan dari golongan buruh adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Ini adalah dukungan yang sangat penting. Ini adalah suatu kekuatan bagi perjuangan hidup saya," ujarnya.

Prabowo mengatakan siapa pun yang memimpin negara Indonesia di masa akan datang memiliki tugas untuk melindungi segenap rakyat Indonesia.

Aksi buruh pada May Day
Dokumentasi aksi buruh saat May Day. (MerahPutih/Rizki Fitrianto)

"Rakyat Indonesia harus aman tidak boleh khawatir akan masa depan, tidak khawatir tentang pekerjaan, dan memiliki hidup yang layak," tuturnya.

Menurut dia, negara Indonesia yang dicita-citakan para pendiri Indonesia adalah negara kesejahteraan bukan negara konglomerasi. Dengan demikian, seluruh warga Indonesia harus memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera, yang bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu atau segelintir orang.

"Saya akan berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya mengutamakan tenaga kerja dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mengurangi pengangguran di Tanah Air.

"Bukan kita antiasing, kita butuh tenaga kerja dengan kemampuan asing tapi kita utamakan rakyat kita," katan Prabowo dalam Seminar Kebangsaan "Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera" yang diadakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Joang 45, Jakarta.

Tuntutan buruh saat May Day
Buruh anggota KSPI (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya)

Prabowo sebagaimana dilansir Antara mengatakan masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan yang layak. Untuk itu, kesempatan kerja harus diberikan secara luas bagi warga Indonesia.

"Rakyat kita banyak belum mempunyai pekerjaan yang baik dan layak. Karena itu, perempuan kita terpaksa jadi pembantu di negara-negara lain, mereka meninggalkan suami, anak dan keluarga untuk mengirim uang ke kampungnya. Masak demikian kita izinkan tenaga kerja asing masuk," ujarnya.

Prabowo mengatakan negara Indonesia memang harus bersahabat dengan negara asing namun harus juga menjaga kepentingan dan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia serta waspada agar kekayaan alam tidak dieksploitasi bangsa lain.

Menurut dia, rakyat Indonesia harus dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi pekerjaan-pekerjaan dengan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun bangsa. Dengan demikian, negara Indonesia dapat menggunakan sumber daya manusia dalam negeri untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang terampil.

"Kalau rakyat kita tidak mampu kewajiban kita pemimin negara Indonesia untuk membuat rakyat kita mampu. Kalau rakyat tidak pintar kewajiban pemimpin negara ini untuk membuat rakyat pintar," ujarnya.

KSPI akan menyuarakan salah satunya pencabutan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) pada peringatan hari buruh internasional 1 Mei 2018.

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menilai Perpres ini bisa menambah kendala masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Prediksi Pengamat untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2019

#KSPI #Said Iqbal #Prabowo Subianto #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pecat Bahlil karena Ketahuan Bohong Listrik di Aceh Sudah Menyala
Presiden RI, Prabowo Subianto, kabarnya memecat Menteri ESDM, Bahlil Lahadaila. Ia ketahuan berbohong soal listrik di Aceh yang sudah menyala.
Soffi Amira - Kamis, 18 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pecat Bahlil karena Ketahuan Bohong Listrik di Aceh Sudah Menyala
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Jenguk Korban Kecelakaan Mobil SPPG, Prabowo Janji Traktir Makan Bubur Ayam
Presiden RI, Prabowo Subianto, berjanji akan mentraktir bubur ayam ke korban kecelakaan mobil SPPG di SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Jenguk Korban Kecelakaan Mobil SPPG, Prabowo Janji Traktir Makan Bubur Ayam
Indonesia
Dijenguk Prabowo, Begini Kondisi Guru dan Siswa SDN 01 Kalibaru yang Ditabrak Mobil SPPG
Presiden RI, Prabowo Subianto, menjenguk korban tabrakan mobil SPPG di SDN 01 Kalibaru. Kondisinya pun dilaporkan kian membaik.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Dijenguk Prabowo, Begini Kondisi Guru dan Siswa SDN 01 Kalibaru yang Ditabrak Mobil SPPG
Indonesia
Kunjungi RSUD Koja, Prabowo Jenguk Guru dan Siswa Korban Tabrakan Mobil SPPG
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengunjungi RSUD Koja untuk menjenguk korban tabrakan mobil SPPG.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Kunjungi RSUD Koja, Prabowo Jenguk Guru dan Siswa Korban Tabrakan Mobil SPPG
Indonesia
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, agar mencabut izin perusahaan perusak hutan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Bagikan