Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengkritisi langkah manajemen perseroan yang rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri dengan menggunakan utang. Menurutnya, hal tersebut secara hitungan bisnis kurang menguntungkan.
Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman mengatakan, pembiayaan proyek melalui utang bukanlah suatu hal yang tabu.
Baca Juga
Namun, ia menilai, Pertamina seharusnya melihat terlebih dahulu kondisi kas keuangan perseroan sebelum melakukan utang. Apabila cashflow perseroan sedang tidak baik, perusahaan plat merah itu disebut tidak seharusnya melakukan utang.
"Utang boleh yang penting cashflow Pertamina ada dulu. Kalau cashflow enggak banyak jangan paksa diri, karena akan membenani keuangan Pertamina," ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/9).
Ferdy mengapresiasi langkah Ahok yang berani berbicara langsung terkait kondisi keuangan perusahaan minyak dan gas negara tersebut.
"Saya kira Ahok sangat cermat membaca laporan keuangan dan kinerja Pertamina, bisa saja Pertamina lagi enggak kuat cashflow," katanya.
Ferdy kurang setuju dengan pernyataan Ahok yang meminta manajemen perseroan untuk memaksimalkan eksplorasi cekungan dalam negeri.
Pasalnya, cekungan yang ada di Indonesia saat ini rata-rata sudah berumur tua. Dengan demikian, akan memakan biaya yang lebih besar untuk melakukan eksplorasi.
Ia menilai, pernyataan Ahok terkait bongkar pasang posisi strategis perusahaan pelat merah sudah seharusnya didengarkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Pasalnya, tindak 'titip jabatan' dalam penempatan direksi atau komisaris BUMN bukan lagi suatu hal baru yang diketahui banyak pihak.
"Ini sudah lama, tetapi enggak ada yang berani membongkarnya. Jadi narasi dan kritikan Ahok wajib didengar," ujar Ferdy.
Menurut Ferdy, pernyataan Ahok dapat digunakan sebagai momentum pembenahan internal Kementerian. Harapannya, kepentingan politik dapat dipisahkan dari pelaksanaan bisnis perusahaan-perusahaan milik negara.
"Harus dilihat sebagai kritikan agar Menteri BUMN jangan campur adukan urusan politik dengan pemilihan direksi-direksi di perusahaan-perusahaan BUMN," katanya.
Dengan ada pemisahan antara profesionalitas dan kepentingan politik, diharapkan BUMN dapat meningkatkan keuntungannya.
"BUMN harus profesional agar menjalankan tugas corporate mencari profit dan menghasilkan laba dan kelak bisa memberi dividen kepada negara," ucapnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Ahok menilai ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.
"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN dan dilihat pada Rabu (16/9). (Knu)
