Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat energi Ferdy Hasiman menilai, pernyataan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait BUMN dibubarkan harus ditanggapi secara jernih. Menurut Ferdy, ucapan Ahok sebagai bentuk kritikan agar BUMN tak disusupi urusan politis. Seperti penentuan kursi direksi.
"Jadi narasi dan kritikan Ahok wajib didengar agar menteri BUMN jangan jumawa menganggap dirinya paling bersih dan bebas kepentingan," jelas Ferdy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (16/9).
Baca Juga
Peneliti Alpha Research Database Indonesia ini menambahkan, kritikan Ahok penting agar perusahaan BUMN dan Pertamina jangan jadi sapi perahan politisi.
Kementerian yang dipimpin Erick Thohir ini harus profesional agar menjalankan tugas corporate mencari profit dan menghasilkan laba sehingga kelak bisa memberi deviden kepada negara.
"BUMN juga bisa jalankan Public service obligation dengan baik," jelas Ferdy.
Ia menduga, perusahaan selama ini berpotensi menjadi lumbang mafia migas. "Mafia ini membentuk kartel yg susah dibongkar. butuh komisaris utama berani dan kuat untuk melawan mereka," imbuh Ferdy.
Dengan ada pemisahan antara profesionalitas dan kepentingan politik, diharapkan BUMN dapat meningkatkan keuntungannya.
"BUMN harus profesional agar menjalankan tugas corporate mencari profit dan menghasilkan laba dan kelak bisa memberi dividen kepada negara," ucapnya.
Perlu diketahui, mantan Gubernur DKI itu mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.
Pria yang kini akrab disapa BTP ini menuturkan, tata kelola yang buruk ini juga dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis. Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.
"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN.
Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi ataupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.
Ahok mengeklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis dengan jabatan Komut Pertamina. Dia merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan. Salah satunya mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.
Menurut Ahok, Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja yang bekerja secara jujur untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina.
Baca Juga
"Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun tidak mungkin suci. Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan," tutur Ahok.
Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut Ahok, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang, menurut dia, tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan. (Knu)
