Anak Buah Erick Thohir: Ahok Juga Titipan

MerahPutih.com - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga memberikan respon terkait pernyataan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Persero, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal gaji hingga bisnis perseroan.

"Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu urusan internalnya Pertamina," ucapnya di Jakarta, Rabu (16/9)

Baca Juga

Ahok Kesal Pertamina Pinjam Duit Padahal Punya Utang 16 Miliar Dolar AS

Politikus Perindo tersebut melanjutkan pihaknya memberikan ruang bagi komisaris dan direksi Pertamina untuk melakukan komunikasi dengan baik.

"Jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik, antara komisaris dan direksi," katanya dilansir Antara

Arya juga menjawab soal jabatan komisaris dan direksi yang disebut merupakan titipan dari kementerian-kementerian.

"Kemudian juga soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN," tegasnya

Mengenai kritikan Ahok terhadap Perum Peruri terkait proyek digitalisasi, Arya menilai hal tersebut merupakan bagian dari bussiness to bussiness (B to B).

"Kalau gak layak di tawar, kalau gak layak di beli ya B2B, itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN, bagi kami kementerian itu kantong kiri, kantong kanan. Silahkan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B," ujarnya

Anak buah Menteri BUMN Erick Thohir meminta Pertamina dan Peruri menyelesaikan persoalan ini secara profesional.

"Kalau B2B Peruri memang punya ruang berbisnis dengan Pertamina ya itu mereka kordinasi saja," katanya.

Baca Juga

[FAKTA atau HOAKS]: Meski Merugi, Erick Thohir Tak Akan Pecat Ahok karena Ada Kepentingan Tiongkok

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan dalam media sosial bahwa internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi, terkait gaji pegawai hingga level direksi.

Ia mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi. (*)