Kritik Tenaga Kerja Asing, PKS Ragukan Efektivitas Perpres Nomor 20 Tahun 2018

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi keras penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA. PKS khawatir Perpres itu akan lebih mempermudah masuknya TKA ke Indonesia.

Pasalnya, sejumlah Pasal dalam Perpres mengindikasikan hal tersebut. Salah satunya adalah pasal 7 dan 8 yang menyebut 'setiap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengesahan RPTKA diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Begitu juga prosedur untuk mendapatkan visa tinggal dan bekerja cukup 2 hari bisa didapat TKA.

"Saat ini saja banyak TKA ilegal yang masuk ke Indonesia, apalagi ada Perpres yang cenderung mempermudah," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat mengisi diskusi bertema 'Tenaga Kerja Asing, Investasi dan Kedaulatan Negara, di Ruang Pleno PKS Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (24/5).

Politisi PKS itu pun menuding penerbitan Perpres cenderung tidak konsisten dan terkesan tidak terbuka. Hal itu terlihat dari perbedaan persepsi soal penerbitan Perpres.

"Ada pejabat di KSP yang menyatakan bahwa Perpres ini bukan untuk memudahkan, tapi memperjelas mekanisme pekerja TKA. Namun Kepala BKPM menyatakan Perpres ini akan mendorong peningkatan investasi karena akan mempermudah prosedur perizinan TKA. Padahal selama ini sudah cukup banyak mudahan yang diberikan bagi investor asing," kata dia.

Lebih lanjut, kata dia, inkonsistensi juga ditunjukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan Perpres ini akan meningkatkan kepesertaan BPJS karena TKA masuk dalam objek yang diberi perlindungan sosial oleh BPJS ketenagakerjaan.

"Sehingga terkesan memang diharapkan masuknya TKA dalam jumlah besar ke Indonesia dan menjadi objek untuk diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Selanjutnya, implikasi dari Perpres ini juga mulai terlihat dengan adanya indikasi dan rencana mendatangkan tenaga pendidikan atau dosen dari luar untuk mengajar di Indonesia.

"Perpres ini juga mulai menyasar dunia pendidikan terkait rencana Kemenristek Dikti yang akan mendatangkan 200 dosen dari luar," kata Hidayat.

Padahal, jika dilihat kualitas dosen Indonesia sudah cukup baik dan tidak jarang diminta mengajar di luar negeri.

1. TKA Ancam Kedaulatan Negara

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menilai peredaran TKA khususnya Cina di Indonesia tidak lebih dari sekedar persoalan sosial melainkan juga terkait erat dengan politik.

Bagaimana tidak, ada TKA kasar ditemukan bekerja di sekitar Lanud Halim. Bahkan, peristiwa itu sempat menjadi sorotan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Bukan tidak mungkin ini pekerjaan memata-matai objek vital pertahanan negara yang dilakukan tentara merah," ujarnya.

Ditambah lagi pernyataan Presiden Cina Xi Jin Ping yang menyebut akan ada 10 orang Cina di Indonesia. "Apakah kita akan tunggu sampai 10 juta orang cina di Indonesia baru mau bertindak," tandas Said.

Karenanya, Dia berharap agar pemerintah lebih tegas dengan kondisi maraknya ditemukan pekerja asing kasar asal Cina.

"Jangankan di Konawe sana, di pabrik-pabrik sekitar Jabodetabek saja masih banyak pekerja asing ilegal yang bekerja dengan gaji di atas pekerja lokal," ungkap dia.

2. Pemerintah Harus Adil

Peneliti Indef Enny Sri Hartati dalam diskusi itu lebih menyoroti soal keadilan bagi pekerja lokal yang dinilai jomplang.

Enny berpendapat, fenomena pekerja asing merupakan persoalan global dan terjadi hampir di semua negara seiring terbukanya peluang penanaman investasi.

Menurutnya, investasi asing mengharuskan adanya pekerja asing yang ikut bekerja di suatu negara termasuk Indonesia, hanya saja yang menjadi persoalan adalah pemerintah belum mampu memberikan keadilan bagi pekerja lokal, justru cenderung mempermudah TKA.

"Kalau pemerintah memudahkan TKA, maka pemerintah juga harus memudahkan TKI untuk bekerja di luar, di Korea dan Jepang permintaan terhadap TKI cukup besar. Ini ngurus paspor harus pake garansi. Jadi kalau ini relaitasnya maka muncul ketidakadilan," kata dia.

Belum lagi, persoalan TKI di luar negeri yang perlu mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah.

"Kasus TKI di luar negeri juga perlu menjadi perhatian penting. Karena menyangkut rasa keadilan itu, kasus TKI seperti pemerkosaan, pembunuhan hingga hukuman mati harus juga jadi perhatian," tandasnya.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Peringati Harkitnas 2018, Kemkominfo Gelar Safari Ramadan