Kritik Penunjukan Megawati, DPR Minta BRIN Tak Dibawa ke Ranah Politik

MerahPutih.com - Pelantikan Ketua Umum PDIP Megawati Seokarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuai sorotan. Pasalnya, Presiden kelima itu tak memiliki latar belakang pendidikan di bidang riset.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai, pelantikan tersebut membuka politisasi di dunia riset nasional.

Menurut Mulyanto, sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi.

Baca Juga:

Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Berapa Kekayaan Megawati?

Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

“Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus,” tegas Mulyanto dalam keteranganya kepada wartawan, Kamis (14/10).

Mulyanto menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.

Sayangnya, lanjut Mulyanto, Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP.

"Menurut saya pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP,” jelas Sesmenristek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Mulyanto menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8/9/2021 menulis kekhawatiran intevensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.

Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot.

Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara.

Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek kelembagaan’ (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei. Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean.

Selain itu, tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (ex BATAN) serta keantariksaan (ex LAPAN).

“Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimistis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik,” tegas Mulyanto yang juga politikus PKS ini.

Berbeda dari Mulyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berharap melalui Dewan Pengarah BRIN ini dapat memajukan dunia riset Indonesia.

"Semoga BRIN bisa menata dan mengelola seluruh lembaga riset serta membawa Indonesia bergerak menuju negara berbasis ilmu pengetahuan," katanya.

Menurut Hasto, ketentuan peraturan-perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio Ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan keputusan tepat.

“Kebijakan pembangunan pun harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan serta teknologi, yang berpedoman pada ideologi Pancasila," katanya.

Apalagi, kata Hasto, selama ini Megawati sangat konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi dan terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari PDB.

Baca Juga:

Sah! Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Megawati juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia Berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna dan teknologi itu sendiri.

"Kepedulian Ibu Megawati itu merupakan bentuk dukungan yang konkret untuk pengembangan riset dan inovasi nasional yang memang memerlukan sumber daya finansial yang besar," urainya.

Sekadar informasi, Dewan Pengarah BRIN terdiri dari Prof Dr (HC) Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa sebagai wakil ketua.

Dr (HC) Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto sebagai sekretaris. Dan sebagai anggota yakni Prof Emil Salim, Prof I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Prof Adi Utarini, Prof Marsudi Wahyu Kisworo, dan Ir Tri Mumpuni. (Knu)

Baca Juga:

Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati