Krisis Pangan Mengancam, Hambatan Perdagangan Harus Dihilangkan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2020
Krisis Pangan Mengancam, Hambatan Perdagangan Harus Dihilangkan

Ilustrasu Gudang Pangan. (Foto: Bulog).

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ancaman krisis pangan yang telah diperingatkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau The Food and Agriculture Organization (FAO) harus disikapi secara serius. Ketahanan pangan merupakan sesuatu yang krusial dalam rangka menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

Kepala Pusat Riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menginginkan, langkah agar terhindar dari krisis pangan ini, salah satunya berbagai hambatan perdagangan di berbagai negara untuk dihapuskan.

"Salah satu cara untuk memastikan ketahanan pangan adalah melalui perdagangan antar negara," kata Felippa Ann Amanta di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.

Baca Juga:

Kapolri Tak Pandang Bulu Sikat Anak Buahnya yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Kondisi krisis pangan di saat pandemi ini akibat melambatnya produksi, terbatasnya akses transportasi dan logistik karena ditutup atau dibatasinya saluran distribusi. Selain itu, fenomena kekurangan pangan atau inflasi pangan akan membahayakan penduduk, terutama kaum miskin yang rentan yang bahkan menghabiskan hingga 60 persen dari pendapatan mereka untuk makanan.

Indonesia, kata ia, memiliki dua pilihan terkait upaya memastikan ketahanan pangannya, yaitu menurunkan atau mempertahankan/meningkatkan hambatan perdagangan mereka. Paling tidak, negara pengekspor harus terus mengekspor komoditas mereka, dan negara-negara pengimpor juga dapat membantu memfasilitasi dengan menurunkan hambatan perdagangan.

"Ini akan mendorong perdagangan pangan dan pertanian global untuk terus berlanjut, walaupun dibayangi adanya tantangan logistik," ucapnya.

Jokowi di area lumbung pangan yang dibangun di Kalteng. (Foto: Setkab).
Caption

Ia menegaskan, Indonesia membutuhkan kerjasama global walau diikuti adanya risiko berhubungan dengan negara lain yang juga berjuang untuk mengurangi pandemi di negaranya.

"Penutupan ekspor sendiri juga berpotensi menyebabkan krisis pangan global karena kekurangan pasokan berkontribusi besar pada kenaikan harga pangan global." katanya.

World Trade Organization (WTO) memperkirakan, perdagangan internasional bakal menyusut 13 - 32 persen pada tahun 2020. Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) juga memperkirakan aliran investasi asing langsung juga akan turun hingga 30 - 40 persen pada 2020.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia memerlukan lumbung pangan baru sebagai cadangan logistik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Salah satunya dengan membuat lumbung pangan di Kalimantan. (ARR)

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Dirut PT Hutama Karya Terkait Korupsi Proyek Jembatan

#Ekonomi Indonesia #Lumbung Pangan #Krisis Pangan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Senang Bupati Bangun Irigasi, Produksi Pangan Tetap Naik Saat Hadapi Musim Kering
Ia menyoroti laporan salah satu bupati yang berhasil mengalihkan ratusan miliar rupiah anggaran untuk pembangunan irigasi baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo Senang Bupati Bangun Irigasi, Produksi Pangan Tetap Naik Saat Hadapi Musim Kering
Indonesia
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya mempertahankan kerja sama tim yang saat ini telah terbangun antarmenteri Kabinet Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Agustus 2025
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Indonesia
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Indonesia
Kedaulatan Pangan Indonesia di Ujung Tanduk, Pemerintah Didorong Jadikan Singkong Komoditas Strategis Nasional
Firman mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja kementerian terkait dan menetapkan kebijakan harga yang berpihak pada petani serta rakyat Indonesia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 26 Juni 2025
Kedaulatan Pangan Indonesia di Ujung Tanduk, Pemerintah Didorong Jadikan Singkong Komoditas Strategis Nasional
Indonesia
2026 Setop Impor Jagung, Prabowo Ingin Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia
Prabowo menegaskan ingin membuktikan Indonesia bangsa yang kuat
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Juni 2025
2026 Setop Impor Jagung, Prabowo Ingin Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia
Dunia
Krisis Kemanusian di Gaza Kian Memburuk, 500 Ribu Orang Diambang Kelaparan
Wakil Menteri Luar Negeri Jerman pada Minggu (25/5) memperingatkan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza kian memburuk.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
Krisis Kemanusian di Gaza Kian Memburuk, 500 Ribu Orang Diambang Kelaparan
Indonesia
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Belanja negara semestinya menjadi motor penggerak ekonomi di tengah tekanan global dan lemahnya konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Daya Beli Tengah Tertekan, Harga Pangan Harus Dikendalikan
Untuk menjaga stabilitas inflasi, sebetulnya sekali lagi yang pada saat sekarang concern terbesarnya adalah dari sisi permintaan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Mei 2025
Daya Beli Tengah Tertekan, Harga Pangan Harus Dikendalikan
Indonesia
Tidak Pikirkan Harga Saham, Prabowo Ingin Indonesia Jadi Lumbung Pangan Buat Misi Kemanusian
Presiden menekankan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, termasuk harga saham yang fluktuatif, selama Indonesia masih memproduksi pangan untuk rakyatnya sendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 April 2025
Tidak Pikirkan Harga Saham, Prabowo Ingin Indonesia Jadi Lumbung Pangan Buat Misi Kemanusian
Indonesia
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
GMNI juga meminta pemerintah menghentikan proses pembuatan dan pengesahan RUU kontroversial. Penghentian pengesahan RUU kontroversial ini selain kurangnya transparansi juga mengganggu stabilitas politik nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 April 2025
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
Bagikan