Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ancaman krisis pangan yang telah diperingatkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau The Food and Agriculture Organization (FAO) harus disikapi secara serius. Ketahanan pangan merupakan sesuatu yang krusial dalam rangka menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.
Kepala Pusat Riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menginginkan, langkah agar terhindar dari krisis pangan ini, salah satunya berbagai hambatan perdagangan di berbagai negara untuk dihapuskan.
"Salah satu cara untuk memastikan ketahanan pangan adalah melalui perdagangan antar negara," kata Felippa Ann Amanta di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.
Baca Juga:
Kapolri Tak Pandang Bulu Sikat Anak Buahnya yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra
Kondisi krisis pangan di saat pandemi ini akibat melambatnya produksi, terbatasnya akses transportasi dan logistik karena ditutup atau dibatasinya saluran distribusi. Selain itu, fenomena kekurangan pangan atau inflasi pangan akan membahayakan penduduk, terutama kaum miskin yang rentan yang bahkan menghabiskan hingga 60 persen dari pendapatan mereka untuk makanan.
Indonesia, kata ia, memiliki dua pilihan terkait upaya memastikan ketahanan pangannya, yaitu menurunkan atau mempertahankan/meningkatkan hambatan perdagangan mereka. Paling tidak, negara pengekspor harus terus mengekspor komoditas mereka, dan negara-negara pengimpor juga dapat membantu memfasilitasi dengan menurunkan hambatan perdagangan.
"Ini akan mendorong perdagangan pangan dan pertanian global untuk terus berlanjut, walaupun dibayangi adanya tantangan logistik," ucapnya.
Ia menegaskan, Indonesia membutuhkan kerjasama global walau diikuti adanya risiko berhubungan dengan negara lain yang juga berjuang untuk mengurangi pandemi di negaranya.
"Penutupan ekspor sendiri juga berpotensi menyebabkan krisis pangan global karena kekurangan pasokan berkontribusi besar pada kenaikan harga pangan global." katanya.
World Trade Organization (WTO) memperkirakan, perdagangan internasional bakal menyusut 13 - 32 persen pada tahun 2020. Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) juga memperkirakan aliran investasi asing langsung juga akan turun hingga 30 - 40 persen pada 2020.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia memerlukan lumbung pangan baru sebagai cadangan logistik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Salah satunya dengan membuat lumbung pangan di Kalimantan. (ARR)
Baca Juga:
KPK Periksa Eks Dirut PT Hutama Karya Terkait Korupsi Proyek Jembatan
