KPU Tegaskan Debat Jadi Ajang Yakinkan Pemilih

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Desember 2023
KPU Tegaskan Debat Jadi Ajang Yakinkan Pemilih

Suasana debat. (Foto: tangkapan layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Malam ini, Selasa (12/12), tiga capres menjalani debat perdana di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat. KPU telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres yang berlangsung 5 kali selama masa kampanye Pemilu 2024.

Dalam debat perdana, ketiga pasang calon, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memenuhi undangan debat KPU didampingi tim sukses dan pendukung yang berada di belakang mereka.

Baca Juga:

Absen Dampingi Ganjar-Mahfud di Debat Perdana, Megawati Titip Pesan

Mereka mengenakan pakaian yang berbeda satu sama lain. Pasangan Anies -Muhaimin mengenakan jas. Lalu Prabowo -Gibran memakai kemeja biru muda dan Ganjar-Mahfud memakai kemeja putih bertuliskan ‘Sat Set’.

Ketua KPU Hasyim Asyari menuturkan, debat perdana ini jadi memomentum Calon presiden mengunakan kesempatan menyampaikan visi misi.

"Khususnya untuk meyakinkan pemilih memilih dirinya," katanya.

Dia berharap, para pemilih di manapun berada bisa menyaksikan debat perdana ini.

"Khususnya untuk menyimak visi misi calon presiden dan cawapres untuk menentukan pilihan," katanya.

Ia lantas mengucapkan terima kasih kepada kepada tim panelis yang menyiapkan bahan debat perdana ini.

"Selamat menikmati dan menyimak debat perdana ini," pesan Hasyim seraya disambut tepuk tangan.

Debat pertama Pilpres 2024, Selasa (12/12) malam, merupakan debat antarcapres yang mengangkat tema tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. (Knu)

Baca Juga:

Persiapan dan Isu Yang Disampaikan AMIN Saat Debat Perdana

#Debat Capres-cawapres #KPU #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan