KPU Selidiki Dugaan Kesalahan dalam Pelaksanaan Debat Ketiga


Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (tengah) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (ketiga kanan). ANTARA FOTO/Reno Esnir
MerahPutih.Com - Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan debat semalam. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh.
"Besok akan ada evaluasi. Jadi besok para peserta (tim) debat. 01 dan 02 pihak penyelenggara, moderator, dan tv penyelenggara untuk debat berikutnya akan kita undang, evaluasi kemaren," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (18/3).
Hasyim juga mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi format debat'.
"Kira-kira dari segi tampilan gimana, Penyelenggaraan gimana, lalu durasi waktu, model sesi tanya jawab seperti apa," jelas Hasyim.
Menurut Hasyim, komite damai yang ada kemarin belum terlalu terlihat perannya.
"Itu sebetulnya bukan ada atau tidak ada komite damai, sebenarnya komitmet kita bersama ya komitmen antara para peserta pemilu atau tim untuk memastikan proses debat berjalan dengan sesuai aturan, ketentuan dan sesuai kesepakatan" yang sudah dibangun," papar dia.

Ia menegaskan tidak ada masalah jika peserta debat menggunakan catatan.
"Kalau itu dianggap sebagai bagian dari alat tulis gak masalah," kata dia.
"Saya ga bisa pastikan, apakah ada sarana alat komunikasi atau tidak di meja itu," tambah Hasyim.
Sementara itu terkait adanya surat suara yang nyasar di luar negeri, Hasyim Asyari mengaku pihaknya sudah meminta pertanggungjawaban pihak perusahaannya.
"Bukan hanya ekspedisinya karena ekspedisi itu include dari perusahaan yang mencetak," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (18/3).
Ia melanjutkan, pihak percetakan dan pengiriman harus bertanggungjawab.
"Jadi kontraknya misalkan KPU dengan perusahaan A, itu kontraknya sudah sampai pengiriman di tempat tujuan. Nah bahwa siapa kurirnya atau perusahaan kargonya ya mengirim, itu urusannya si perusahaan pencetak. Makanya kita klarifikasi perusahaan pencetak kenapa bisa sampai sana," papar dia.
"Jadi kita klarifikasi karena itu kan untuk Tawau di Filipina nanti kita akan cek apakah disana sudah memenuhi atau belum. Dan intinya sesuai dengan peruntukannya kalau untuk Tawau kita kirim lagi ke Tawau. Kita pastikan jangan sampai itu digunakan untuk yang tidak peruntukannya. Kita pastikan upaya itu bisa tetap digunakan untuk peruntukannya," jelas Hasyim.
Hasyim berharap, tak ada lagi surat suara yang salah kirim.
"Ya karena ini kan pengalaman ya yang namanya dapil kita termasuk dapil presiden pemilu kita ini kan 2593. 2593 dapil itu ya jumlah desain surat surarnya segitu itu, itu kan sejak awal sudah diperhitungkan potensi salah kirim. Nah itu kita antisipasi betul jangan sampai terjadi, kalau pun terjadi. Kita sudah menyiapkan plan A, plan B bagiamana menyelesaikannya," pungkasnya.(Knu)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Rencana FIFA Ubah Format Piala Dunia Antarklub Ditolak Mentah-Mentah
Bagikan
Berita Terkait
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019

KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'

KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri

DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025

Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'

DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari

Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik

Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret

Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK

Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
