Pemilu 2019

KPU Selidiki Dugaan Kesalahan dalam Pelaksanaan Debat Ketiga

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 Maret 2019
 KPU Selidiki Dugaan Kesalahan dalam Pelaksanaan Debat Ketiga

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (tengah) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (ketiga kanan). ANTARA FOTO/Reno Esnir

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan debat semalam. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh.

"Besok akan ada evaluasi. Jadi besok para peserta (tim) debat. 01 dan 02 pihak penyelenggara, moderator, dan tv penyelenggara untuk debat berikutnya akan kita undang, evaluasi kemaren," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

Hasyim juga mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi format debat'.

"Kira-kira dari segi tampilan gimana, Penyelenggaraan gimana, lalu durasi waktu, model sesi tanya jawab seperti apa," jelas Hasyim.

Menurut Hasyim, komite damai yang ada kemarin belum terlalu terlihat perannya.

"Itu sebetulnya bukan ada atau tidak ada komite damai, sebenarnya komitmet kita bersama ya komitmen antara para peserta pemilu atau tim untuk memastikan proses debat berjalan dengan sesuai aturan, ketentuan dan sesuai kesepakatan" yang sudah dibangun," papar dia.

Logo KPU
Logo KPU (kpu.go.id)

Ia menegaskan tidak ada masalah jika peserta debat menggunakan catatan.

"Kalau itu dianggap sebagai bagian dari alat tulis gak masalah," kata dia.

"Saya ga bisa pastikan, apakah ada sarana alat komunikasi atau tidak di meja itu," tambah Hasyim.

Sementara itu terkait adanya surat suara yang nyasar di luar negeri, Hasyim Asyari mengaku pihaknya sudah meminta pertanggungjawaban pihak perusahaannya.

"Bukan hanya ekspedisinya karena ekspedisi itu include dari perusahaan yang mencetak," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

Ia melanjutkan, pihak percetakan dan pengiriman harus bertanggungjawab.

"Jadi kontraknya misalkan KPU dengan perusahaan A, itu kontraknya sudah sampai pengiriman di tempat tujuan. Nah bahwa siapa kurirnya atau perusahaan kargonya ya mengirim, itu urusannya si perusahaan pencetak. Makanya kita klarifikasi perusahaan pencetak kenapa bisa sampai sana," papar dia.

"Jadi kita klarifikasi karena itu kan untuk Tawau di Filipina nanti kita akan cek apakah disana sudah memenuhi atau belum. Dan intinya sesuai dengan peruntukannya kalau untuk Tawau kita kirim lagi ke Tawau. Kita pastikan jangan sampai itu digunakan untuk yang tidak peruntukannya. Kita pastikan upaya itu bisa tetap digunakan untuk peruntukannya," jelas Hasyim.

Hasyim berharap, tak ada lagi surat suara yang salah kirim.

"Ya karena ini kan pengalaman ya yang namanya dapil kita termasuk dapil presiden pemilu kita ini kan 2593. 2593 dapil itu ya jumlah desain surat surarnya segitu itu, itu kan sejak awal sudah diperhitungkan potensi salah kirim. Nah itu kita antisipasi betul jangan sampai terjadi, kalau pun terjadi. Kita sudah menyiapkan plan A, plan B bagiamana menyelesaikannya," pungkasnya.(Knu)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Rencana FIFA Ubah Format Piala Dunia Antarklub Ditolak Mentah-Mentah

#Komisi Pemilihan Umum #Debat Capres-cawapres #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Indonesia
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Yang bersangkutan saat ini telah hadir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Februari 2024
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
Aplikasi Sirekap ini terdiri dari dua jenis, yaitu Sirekap mobile dan web
Angga Yudha Pratama - Minggu, 11 Februari 2024
Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
Bagikan