Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mempersiapkan alat bukti untuk sidang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pileg 2019. Hingga saat tercatat ada 339 permohonan perkara sengketa pileg yang telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, hampir semua parpol mengajukan sengketa hasil pileg ke MK. Adapun sejak 5 Juli hingga 12 Juli, MK memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa PHPU pileg untuk menyerahkan alat bukti.
"Baru kita mulai itu Senin berikutnya sidang selama beberapa hari, baru nanti diputuskan. Waktu persidangan dilaksanakan selama 14 hari kerja," tambah Ilham kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7).
BACA JUGA: Begini Persiapan KPU Hadapi Sengketa Pileg 2019
Ilham menyebut, pihaknya akan mengumpulkan perwakilan KPU provinsi untuk membahas persiapan PHPU pileg ini.
"Kami besok akan mengumpulkan KPU provinsi untuk melakukan membicarakan apa saja yang dimohonkan kepada kami. Kami akan siapkan jawabannya dan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum kami," ujar Ilham.
Dia mengungkapkan ada lima tim kuasa hukum yang mendampingi KPU dalam PHPU pileg 2019. Kelima tim ini telah dibagi pembagian kerjanya berdasarkan tupoksi untuk menangani sejumlah sengketa yang diajukan parpol.
"Misalnya AnP Lawfirm itu dapatnya apa saja (menangani gugatan pileg dari parpol tertentu). Saat ini ada lima firma hukum yang mendampingi kami untuk menghadapi PHPU pileg di MK, " tutur Ilham.
Berdasarkan data permohonan sengketa yang dirangkum MK, saat ini sudah ada 339 perkara sengketa PHPU pileg yang diajukan. Ilham belum mengungkapkan daerah mana yang menjadi penyumbang gugatan tertinggi.
Dia hanya menjelaskan ada berbagai hal yang dipersoalkan pemohon dalam sengketa PHPU pileg ini. Di antaranya, persoalan internal parpol dan perselisihan jumlah kursi berdasarkan perolehan pileg terakhir.
BACA JUGA: Rekonsiliasi Diharapkan Tak Hilangkan Kubu Oposisi
Sebanyak 11 parpol nasional peserta Pemilu 2019 melayangkan puluhan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu pileg DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari kesebelas parpol tersebut, Partai Berkarya paling banyak mengajukan gugatan. (Knu)
