KPU Larang Pendukung Capres Bawa Alat Kampanye di Area Debat

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 12 Desember 2023
KPU Larang Pendukung Capres Bawa Alat Kampanye di Area Debat

Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai konferensi pers persiapan debat capres/cawapres di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (11/12/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta capres-cawapres dan pendukungnya tidak membawa Alat Peraga Kampanye (APK) saat debat berlangsung.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, larangan itu merupakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh masing-masing capres cawapres.

Baca Juga

TKN Harap Debat Pilpres Jadi Sarana Pendidikan Politik Masyarakat

"Pada saat debat berlangsung di dalam area debat pendukung tidak diperkenankan membawa alat peraga kampanye. Satunya-satunya yang boleh, yang melekat di badan (pakaian)," ucapnya kepada awak media di Jakarta, Senin (11/12).

Debat Selasa (12/12) dibagi menjadi enam segmen dengan total durasi 120 menit.

Segmen pertama pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan program kerja. Lalu, segmen kedua, pendalaman visi, misi, dan program kerja.

Baca Juga

Panelis Debat Perdana Capres-Cawapres Mesti Netral

Kemudian segmen ketiga, pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh moderator. Segmen keempat, sesi tanya jawab dan sanggahan.

Kemudian segmen kelima, melanjutkan sesi tanya jawab dan sanggahan. Terakhir, segmen keenam penutupan.

"Segmen kedua ketiga keempat kelima, semuanya modalnya interaksi antar calon dgn pertanyaan yang diajukan atau disiapkan oleh panelis," ucap Hasyim.

Diketahui, debat Capres-Cawapres 2024 akan berlangsung pada Selasa (!2/12) di Jakarta. Debat pertama berlangsung di Gedung KPU RI dengan konsep Townhall. (Knu)

Baca Juga

Anies Pelajari Kondisi Terkini Korupsi, Demokrasi, Hukum dan HAM Jelang Debat

#Komisi Pemilihan Umum #KPU #Debat Capres-cawapres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Bagikan