KPU Larang Menteri Hadiri Debat Capres, TKN: Kekanakan-kanakan Sekali, Kalau Pimpinan DPR Boleh

MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan bahwa para menteri dari kabinet Jokowi-JK dilarang hadir debat capres-cawapres.

Menurut komisioner KPU Pramono Ubaid, kehadiran menteri kabinet Jokowi bisa mengindikasikan ketidaknetralan menteri tersebut. Selain itu, dalam debat capres-cawapres, KPU akan memprioritaskan para akademisi sebagai undangan.

"Pada debat keempat nanti akan lebih mengutamakan mengundang mungkin perguruan tinggi atau kelompok masyarakat yang memang punya kaitan langsung dengan acara debat itu," kata Pramono di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Pramono melanjutkan, kehadiran menteri dikhawatirkan akan ada konflik kepentingan. Terutama soal posisi capres petahana, Jokowi.

Ubaid berharap keputusan melarang menteri menghadari debat diterima TKN Jokowi-Ma'ruf.

Menanggapi larangan KPU tersebut, Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima memprotes keras. Menurutnya alasan yang disampaikan KPU tidak masuk akal bahkan kekanak-kanakan.

"Saya akan masih mempertanyakan, jangan sampai kemudian kekanak-kanakan, mengundang menteri adalah sesuatu yang dilihat sebagai suatu keuntungan bagi paslon 01. Itu yang berfikir salah gitu loh," ujar dia di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Aria Bima mengatakan pihaknya tidak keberatan bila nantinya, menteri tidak diundang dalam debat namun alasannya harus jelas.

Jika alasan hanya terkait dengan partai politik sang menteri menunjukan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.

"Tidak mengundang tidak apa-apa, asalkan dengan alasan jumlah kursi yang tidak cukup makanya tidak kita undang. Kalau alasannya nanti background partai politiknya, partai pengusungnya, bisa saya juga nggak mengundang pimpinan DPR, MPR, jadi nggak dewasa. Kalau saling tidak dewasa, nanti kurang baik dalam mentradisikan kita berdemokrasi," ujar Aria.

Menurutnya, hal ini sama saja dengan pimpinan DPR dan MPR yang merupakan pengusung dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kalau alasannya bahwa menterinya paslon 01, saya nolak, apa saja saya menolak. Pimpinan DPR MPR yang hadir, yang diundang karena dia juga kebetulan pimpinan lembaga negara yang juga pengusung dari paslon 2. Alasannya lebih penting dari jumlah profesional yang ada, apalagi yang lebih lucu ini menteri-menteri pak Jokowi," tuturnya.

"Misalnya nanti pimpinan DPR nggak diundang, karena Fadli Zon atau Fahri kan, terus lucu kan kekanak-kanakan sekali," sambungnya.

Menurut Aria, hal ini kembali kepada menteri yang diundang, dalam menempatkan diri pada saat debat berlangsung. Dimana menteri tidak ikut sebagai timses dan tidak bersorak dalam debat.

"Kalau menteri pimpinan diundang juga harus bisa menempatkan diri. Baju batik, tidak pro ke paslon, tidak bersorak sorai, tidak menjawab sebagai timses, atau partai pengusung," tandas Aria Bima.(Knu)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel:KPK Geledah Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur