KPU Laporkan Perkembangan Pencalonan Pilkada di Berbagai Daerah ke Presiden
Ilustrasi : Pilkada Serentak 2024. (ANTARA/ANTARA)
MerahPutih.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9).
KPU RI juga menyampaikan perkembangan persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang tersisa 83 hari lagi.
KPU menyampaikan tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2024 yang sudah berjalan termasuk perkembangan dari persiapan-persiapan tahapan terdekat, termasuk menyampaikan perkembangan laporan atau perkembangan pencalonan yang ada di daerah-daerah.
"Selanjutnya nanti akan siapkan semua persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Jadi, KPU RI hari ini menyampaikan perkembangan Pemilu 2024 sekaligus perkembangan persiapan Pilkada serentak 2024," ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta (4/9).
Baca juga:
KPU DKI Putuskan 3 Paslon Pilkada Jakarta Lolos Tes Kesehatan
Dia menjelaskan, agenda pertemuan KPU RI dengan Presiden Jokowi adalah menyampaikan perkembangan dari tahapan Pemilu 2024 yang tinggal tahapan pelantikan.
"Sebagaimana tahu Pemilu 2024 sudah hampir selesai, calon-calon terpilihnya sudah ditetapkan dan pada tanggal 1 Oktober nanti akan pelantikan untuk calon DPR terpilih dan juga calon DPD terpilih," ujarnya.
Selanjutnya, pada tahun 20 Oktober 2024 akan ada pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
"Kami juga sampaikan update sebelum pelantikan calon DPR terpilih akan diberikan pembekalan yang melibatkan KPU dan Lemhannas untuk jajaran anggota dewan terpilih," katanya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung