KPU Jakpus Mulai Distribusikan Logistik Pilkada ke 8 Kecamatan 

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 15 Oktober 2024
KPU Jakpus Mulai Distribusikan Logistik Pilkada ke 8 Kecamatan 

Gedung KPU DKI Jakarta. (Foto: MerahPutih.com/Asropih). 

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta ke 8 kecamatan Jakarta Pusat.

Hari ini distribusikan logistik ke 4 kecamatan dan besok kembali distribusi 4 kecamatan. Pendistribusian tersebut disaksikan langsung oleh pihak Bawaslu, Camat dan unsur 3 pilar (TNI, POLRI, Satpol PP) dan keamanan pemerintah kota Jakarta Pusat.

"Jadi hari ini tanggal 15 didistribusikan 4 kecamatan yakni Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Tanah Abang, Kemayoran dan Menteng. Berikutnya besok 4 kecamatan juga Sawah Besar, Johar Baru, Gambir dan Senen," kata Ketua KPU Kota Jakarta Pusat, Efniadiyansyah di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (15/10).

Baca juga:

KPU Beri Batas Waktu Ajukan Pengganti Cagub Malut 7 Hari Setelah Benny Meninggal

Efnia mengatakan untuk logistik yang distribusikan di tingkat kecamatan ada dua jenis yakni kotak suara dan bilik suara. Untuk di Kecamatan Tanah Abang Kotak suara ada 228 buah dan 912 bilik suara dan di Kemayoran ada 338 buah kotak suara dan 1352 bilik suara.

"Menteng 228 kotak suara, dan bilik 912, Terakhir Cempaka Putih jumlah TPS 145 sehingga untuk kotak suara sesuai dengan jumlah TPS tapi untuk bilik 145 TPS ada 4 kotak suara jadi 580 bilik suara," ujarnya.

Baca juga:

Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Ketua KPU Solo Mundur

Efnia melanjutkan, untuk sisa logistik seperti kabel tis dan tinta masih menunggu arahan KPU DKI Jakarta sedangkan untuk surat suara masih dalam proses distribusi dari gudang penyedia.

"Memang sudah ada beberapa item juga kabel tis dan tinta yang ada di gudang kota tapi memang untuk di distribusikan gudang kota ke tingkat kecamatan itu masih menunggu arahan KPU Provinsi," tutupnya. (Asp).

#KPU #KPU DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Bagikan