KPU DKI Terima Perbaikan Dokumen Dharma-Kun Wardana untuk Pilkada Jakarta

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 04 Juli 2024
KPU DKI Terima Perbaikan Dokumen Dharma-Kun Wardana untuk Pilkada Jakarta

Dharma-Kun Wardana memberikan dokumen perbaikan ke KPU DKI. (Foto: Dok/KPU DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal pasangan calon perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, untuk Pemilihan Kepala Pilkada Jakarta 2024.

Adapun dokumen syarat dukungan ini kembali diperbaiki setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, mengizinkan Dharma-Kun Wardana untuk mengunggah kembali KTP yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) selama proses pendaftaran calon independen.

"Perbaikan dokumen syarat dukungan dilakukan hanya untuk data yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada verifikasi administrasi awal yang dilakukan oleh bakal calon" kata Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya, Kamis (4/7).

Perbaikan data tersebut dilakukan dalam waktu 1x24 jam mulai 3 Juli 2024 pukul 13.00 WIB hingga 4 Juli 2024 pukul 13.00 WIB.

Baca juga:

Pj Heru Sebut Banyak Kandidat Bagus di Pilkada Jakarta Dibandingkan Dirinya

"Setelah data Belum Memenuhi Syarat (BMS) diunggah dalam Silon, bakal calon selanjutnya menyerahkan dokumen perbaikan yang sudah diterima oleh KPU DKI," tuturnya.

Selanjutnya, KPU Provinsi DKI Jakarta akan melakukan verifikasi administrasi data perbaikan mulai 5 Juli 2024 hingga 9 juli 2024.

"Dalam hal Bakal Calon melakukan perbaikan syarat dukungan diluar data Belum Memenuhi Syarat pada verifikasi administrasi awal, maka data tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat," tutupnya. (Asp)

Baca juga:

Anies Disebut Sambut Tawaran Sohibul Jadi Cawagub di Pilkada Jakarta

#Pilkada 2024 #Gubernur Jakarta #Pilgub DKI Jakarta #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Berita Foto
Setelah 30 Tahun Tak Diperbaiki, Warga Nikmati Aspal Baru Jalan Karet Pasar Baru Barat Jakarta
Warga melintasi aspal baru di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 06 Januari 2026
Setelah 30 Tahun Tak Diperbaiki, Warga Nikmati Aspal Baru Jalan Karet Pasar Baru Barat Jakarta
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
Hadiri Munas INTI 2025, Pramono Anung Tegaskan Jakarta Milik Semua Golongan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Munas INTI ke-VI 2025 dan menegaskan komitmen membangun Jakarta yang inklusif bagi semua golongan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Hadiri Munas INTI 2025, Pramono Anung Tegaskan Jakarta Milik Semua Golongan
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
Jakarta Naik ke Peringkat 71 dalam Global City Index 2025, Gubernur Pramono: Ini Buah Kerja Keras Warga
Gubernur Jakarta sebut kenaikan peringkat ini mencerminkan kemajuan daya saing Ibu Kota yang dicapai melalui kerja teknokratik dan kolaborasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Jakarta Naik ke Peringkat 71 dalam Global City Index 2025, Gubernur Pramono: Ini Buah Kerja Keras Warga
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Bagikan