Mula Akmal
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menargetkan distribusi awal semua logistik Pemilu 2024 tepat waktu yakni maksimal pada 10 November tahun ini.
"Targetnya, semuanya lancar hingga berakhir pendistribusian pada 10 November," ujar Ketua Divisi Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina di Gudang Logistik KPU Jakarta Timur, Kawasan Industri Pulogadung, Sabtu.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, pendistribusian pertama dimulai pada 28 Oktober di gudang KPU di Jakarta Timur sehingga ini menjadi sejarah tersendiri.
"Ini akan berlangsung selama tiga hari," katanya.
Setelah itu, lanjut dia, KPU DKI akan mendistribusikan logistik yang sama Kepulauan Seribu dan berlanjut ke Jakarta Pusat.
Dia juga mengatakan tak ada kendala dalam pendistribusian di DKI Jakarta karena relatif dekat dengan lokasi penyedia logistik yakni di Tanjung Priok dan Tangerang.
Adapun terkait pengadaan logistik Pemilu 2024, ia menyebutkan, sebelumnya sudah melalui kontrak payung antara KPU RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Setelah tahap pertama selesai, logistik Pemilu berupa surat suara akan masuk pengadaan tahap kedua.
Baca Juga:
Akibat Rusun Marunda Ambruk, KPU DKI Pindahkan TPS ke Rusun Nagrak
Pengadaan logistik tahap kedua ini harus menunggu proses penetapan daftar calon tetap (DCT) yang memuat nama calon.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, pencalonan Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota akan berakhir pada 25 November 2023.
Setelah diproduksi, logistik tersebut akan didistribusikan dari penyedia ke seluruh gudang penerimaan awal logistik pemilu di enam Satuan Kerja (Satker) KPU se-Provinsi DKI Jakarta.
Secara keseluruhan, KPU Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 56 gudang yang terdiri dari enam gudang penerimaan awal, 44 tempat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan enam gudang untuk penerimaan akhir.
KPU DKI juga terus melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kesiapan Pemilu 2024.
Selain itu, berbagai program sosialisasi juga dilakukan seperti ke sekolah, kampus, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya. (*)
Baca Juga:
![[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta](https://img.merahputih.com/media/a7/6b/e3/a76be38b23ed1c0cbbe66e946bf13e8b_182x135.png)
