KPU DKI Bakal Evaluasi Penurunan Pastisipasi Pemilih di Pemilu 2024

Soffi AmiraSoffi Amira - Minggu, 28 April 2024
KPU DKI Bakal Evaluasi Penurunan Pastisipasi Pemilih di Pemilu 2024

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta bakal mengevaluasi ihwan penurunan tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai dari Pilpres, pemilihan DPD, dan DPRD Provinsi, dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Berdasarkan rilis KPU DKI Jakarta tingkat partisipasi pemilih di Jakarta dalam penggunaan hak suaranya di Pemilu 2024 khusus pilpres ada sebanyak 78,78 persen.

Baca juga:

Hadapi 297 Sengketa Pileg, KPU Sampai Rekrut Delapan Tim Hukum

Kemudian, tingkat partisipasi pemilih di Pileg DPR RI Pemilihan DPR RI 77,57 persen, DPD RI 77,65 persen, dan DPRD Provinsi mencapai 77,46 persen. Sementara itu, dalam Pilpres 2019 tingkat partisipasi pemilihnya sebanyak 79,28 persen.

Lalu, Pileg DPD RI pada 2019 memiliki tingkat partisipasi pemilih 78,49 persen dan DPRD DKI Jakarta mencapai 78,49 persen. Sebaliknya, hanya pada Pileg DPR RI 2019 yang tercatat lebih rendah dibanding 2024, yakni 68,96 persen.

Sedangkan untuk pemilihan DPRD DKI Jakarta pada 2019, angka partisipasi pemilih mencapai 78,36 persen. Angka itu juga lebih tinggi dibanding tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan DPRD DKI Jakarta yang hanya 77,46 persen.

Baca juga:

Pilpres Sudah Selesai, Cak Imin Pastikan Bekerja Sama dengan Prabowo

Namun, tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan DPR RI 2019 di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Sebelumnya, hanya 68,96 persen menjadi 77,57 persen.

"Ini nanti kami akan evaluasi," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari, Minggu (28/4).

Demi meningkatkan partisipasi pemilih untuk pemilu selanjutnya, KPU DKI Jakarta akan memperbanyak sosialisasi tatap muka kepada semua elemen masyarakat.

"Termasuk kerja sama dengan ormas, komunitas serta sekolah dan kampus," tutupnya. (Asp)

Baca juga:

PDIP Keliru Gugat Hasil Pemilu ke PTUN, Pakar Hukum : Putusan MK itu Penyelesaian Terakhir

#KPU #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Bagikan