KPU dan Bawaslu Diminta Segera Ungkap Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 12 April 2019
KPU dan Bawaslu Diminta Segera Ungkap Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, tak butuh waktu yang lama bagi Bawaslu atau KPU untuk dapat mengungkap kasus coblos surat suara di Malaysia. Sebab, perkaranya sudah sangat terang, aktivitasnya terekam.

Menurut Ray, kasus tercoblosnya surat suara Jokowi-Ma'ruf dan beberapa caleg ini bisa jadi pintu untuk membuktikan apakah peristiwa itu sistemik, meluas dan terencana.

Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)
Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)

"KPU dan Bawaslu semestinya dengan mudah dan cepat dapat mengurai kasus ini," kata Ray kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (12/4).

Ray melanjutkan, penelusuran bisa dimulai dengan pertanyaan mengapa surat suara tidak ditempatkan di lokasi yang aman dan terawasi. Jika sudah ditempatkan di lokasi yang semestinya, mengapa dan bagaimana bisa surat suara dengan jumlah begitu banyak bisa berpindah tempat bahkan masuk ke tempat yang bukan wilayah yuridiksi Indonesia.

"Dua pertanyaan ini, saya kira, menjadi awalan untuk menyusun kronologi kasus ini. Tentu ditambah dengan keterangan berbagai pihak, dan bisa jadi misalnya gambar rekaman dari cctv, maka kasus ini sejatinya dapat diungkap dengan cepat. Bahkan dalam hitungan dua hari," imbuh Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Ray melanjutkan, selain karena modusnya dapat dengan mudah dibongkar, menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin juga untuk membendung isu yang tidak sesuai dan akhirnya dapat mendelegitimasi dan memanaskan situasi pelaksanaan pemilu. Tak sulit membayangkan bahwa kasus ini akan jadi konsumsi publik dengan segala macam asumsi yang jika tidak cepat di atasi dengan mengungkap faktanya akan membuat kericuhan sendiri.

"Dari kasus ini, jelas bagi KPU agar kembali mengevaluasi mekanisme pengamanan surat suara pemilu. Dalam beberapa kasus, KPU memang terlihat seperti menggampangkan masalah. Modus kasus yang sama telah terjadi pada pemilu 2014 yang lalu. Dan entah bagaimana kisahnya, KPU seperti tidak melakukan skenario pencegahan agar kasus yang sama tidak berulang," imbuh Ray.

Surat suara asli berganbar Jokowi-Ma'ruf Amin tercoblos di Malaysia. Foto: Net

Ray meminta kepada KPU dan Bawaslu agar sesegera mungkin, menjelaskan kronologi kasus ini serta mengajukan pelakunya ke aparat penegak hukum.

"Agar KPU melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan surat suara pemilu 2019. Juga mengawasi anggota struktur organisasi mereka sampai ke level paling bawah," tutup Ray. (Knu)

#Komisi Pemilihan Umum #Bawaslu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Keterangan dari Bawaslu termasuk Panwascam dalam sengketa hasil berdampak besar terhadap pertimbangan hakim MK.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Desember 2024
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Bagikan