KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.(foto: media Fraksi Partai Nasdem)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 762,30 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Setyo menjelaskan, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif KPK tahun 2027 sebesar Rp 1,23 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan Rp 349 miliar atau sekitar 22 persen dibandingkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026.

"Ada penurunan sebesar Rp 349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp 1,23 triliun," kata Setyo.

Baca juga:

Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengamanan Pemilu 2029

Pagu Anggaran Turun, KPK Ajukan Tambahan Dana

Menurut Setyo, anggaran yang telah dialokasikan pemerintah akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas KPK pada 2027.

Program tersebut mencakup dukungan manajemen, kegiatan pencegahan dan penindakan korupsi, belanja pegawai, hingga belanja barang yang berkaitan dengan operasional lembaga.

Untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, KPK mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar.

Kami usulkan atau pengusulan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp 762,30 miliar,

Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Sahroni Dorong KPK Ajukan Anggaran Rp5 Triliun

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, justru mendorong KPK untuk mengajukan tambahan anggaran yang lebih besar dari angka yang disampaikan.

Menurut politikus Partai NasDem itu, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mendukung kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga.

Tapi saran saya Pak, kan Pak Presiden sudah ngomong. Ajuin Rp 5 triliun, Pak. Tanggung, Pak,

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana santai dan disertai gurauan.

Sahroni bahkan berkelakar akan membuka kembali rekaman pernyataan Presiden apabila usulan anggaran KPK tidak dipenuhi.

"Nanti kalau Pak Presiden enggak kasih, videonya kita buka terus supaya Pak Presiden kasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya," katanya.

Baca juga:

Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar

KPK Tak Ingin Mengajukan Anggaran Berlebihan

Menanggapi usulan tersebut, Setyo menegaskan bahwa KPK memilih mengajukan anggaran berdasarkan kebutuhan riil lembaga dan tidak ingin mengusulkan angka yang berlebihan.

Ia menyebut tambahan anggaran Rp 762,30 miliar telah dihitung sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas KPK pada tahun mendatang.

"Kami tidak mau mengada-ada dan tidak mau terlalu membesarkan. Tinggal nanti minta dukungan untuk kelancaran pada saat di Banggar," tutur Setyo. (Pon)

#Ahmad Sahroni #KPK #Anggaran KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Bagikan