KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.(foto: media Fraksi Partai Nasdem)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 762,30 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Setyo menjelaskan, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif KPK tahun 2027 sebesar Rp 1,23 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan Rp 349 miliar atau sekitar 22 persen dibandingkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026.

"Ada penurunan sebesar Rp 349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp 1,23 triliun," kata Setyo.

Baca juga:

Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengamanan Pemilu 2029

Pagu Anggaran Turun, KPK Ajukan Tambahan Dana

Menurut Setyo, anggaran yang telah dialokasikan pemerintah akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas KPK pada 2027.

Program tersebut mencakup dukungan manajemen, kegiatan pencegahan dan penindakan korupsi, belanja pegawai, hingga belanja barang yang berkaitan dengan operasional lembaga.

Untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, KPK mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar.

Kami usulkan atau pengusulan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp 762,30 miliar,

Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Sahroni Dorong KPK Ajukan Anggaran Rp5 Triliun

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, justru mendorong KPK untuk mengajukan tambahan anggaran yang lebih besar dari angka yang disampaikan.

Menurut politikus Partai NasDem itu, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mendukung kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga.

Tapi saran saya Pak, kan Pak Presiden sudah ngomong. Ajuin Rp 5 triliun, Pak. Tanggung, Pak,

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana santai dan disertai gurauan.

Sahroni bahkan berkelakar akan membuka kembali rekaman pernyataan Presiden apabila usulan anggaran KPK tidak dipenuhi.

"Nanti kalau Pak Presiden enggak kasih, videonya kita buka terus supaya Pak Presiden kasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya," katanya.

Baca juga:

Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar

KPK Tak Ingin Mengajukan Anggaran Berlebihan

Menanggapi usulan tersebut, Setyo menegaskan bahwa KPK memilih mengajukan anggaran berdasarkan kebutuhan riil lembaga dan tidak ingin mengusulkan angka yang berlebihan.

Ia menyebut tambahan anggaran Rp 762,30 miliar telah dihitung sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas KPK pada tahun mendatang.

"Kami tidak mau mengada-ada dan tidak mau terlalu membesarkan. Tinggal nanti minta dukungan untuk kelancaran pada saat di Banggar," tutur Setyo. (Pon)

#Ahmad Sahroni #KPK #Anggaran KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Berita
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Dendi menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bagikan