KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.(foto: media Fraksi Partai Nasdem)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 762,30 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Setyo menjelaskan, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif KPK tahun 2027 sebesar Rp 1,23 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan Rp 349 miliar atau sekitar 22 persen dibandingkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026.

"Ada penurunan sebesar Rp 349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp 1,23 triliun," kata Setyo.

Baca juga:

Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengamanan Pemilu 2029

Pagu Anggaran Turun, KPK Ajukan Tambahan Dana

Menurut Setyo, anggaran yang telah dialokasikan pemerintah akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas KPK pada 2027.

Program tersebut mencakup dukungan manajemen, kegiatan pencegahan dan penindakan korupsi, belanja pegawai, hingga belanja barang yang berkaitan dengan operasional lembaga.

Untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, KPK mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar.

Kami usulkan atau pengusulan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp 762,30 miliar,

Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Sahroni Dorong KPK Ajukan Anggaran Rp5 Triliun

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, justru mendorong KPK untuk mengajukan tambahan anggaran yang lebih besar dari angka yang disampaikan.

Menurut politikus Partai NasDem itu, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mendukung kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga.

Tapi saran saya Pak, kan Pak Presiden sudah ngomong. Ajuin Rp 5 triliun, Pak. Tanggung, Pak,

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana santai dan disertai gurauan.

Sahroni bahkan berkelakar akan membuka kembali rekaman pernyataan Presiden apabila usulan anggaran KPK tidak dipenuhi.

"Nanti kalau Pak Presiden enggak kasih, videonya kita buka terus supaya Pak Presiden kasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya," katanya.

Baca juga:

Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar

KPK Tak Ingin Mengajukan Anggaran Berlebihan

Menanggapi usulan tersebut, Setyo menegaskan bahwa KPK memilih mengajukan anggaran berdasarkan kebutuhan riil lembaga dan tidak ingin mengusulkan angka yang berlebihan.

Ia menyebut tambahan anggaran Rp 762,30 miliar telah dihitung sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas KPK pada tahun mendatang.

"Kami tidak mau mengada-ada dan tidak mau terlalu membesarkan. Tinggal nanti minta dukungan untuk kelancaran pada saat di Banggar," tutur Setyo. (Pon)

#Ahmad Sahroni #KPK #Anggaran KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari mengakui menerima uang Rp550 juta.
Yusuf Abdillah - Selasa, 29 September 2026
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Indonesia
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah seusai menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada 24 September 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Indonesia
KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
KPK tegaskan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bukan pegawai lembaganya usai terciduk OTT suap HGB Summarecon, bongkar status aslinya sekarang!
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
 KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
Indonesia
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan KPK periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Indonesia
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
KPK kembali menggeledah Kantor BPN Kota Mojokerto terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
Indonesia
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
KPK mendalami aliran uang Rp 106,3 miliar dalam kasus suap HGB Summarecon. Kini, nama Nusron Wahid ikut disebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan