Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak pernah mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing wilayah.
"Kami tegaskan hal tersebut tidak benar. KPK tidak pernah menyimpulkan apalagi mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (10/4).
Saat ini muncul wacana agar sistem Pilkada secara langsung dipilih rakyat diganti lewat DPRD. Korupsi, kata Febri, dapat terjadi saat kepala daerah dipilih oleh DPRD ataupun dipilih oleh rakyat secara langsung.
"Karena itu, tidak tepat jika kita mengkambinghitamkan sistem Pilkada langsung yang sudah kita pilih sebelumnya sebagai salah satu bentuk proses demokrasi di Indonesia seolah sebagai penyebab korupsi," tuturnya.
Menurut Febri, bila biaya tinggi kontestasi Pilkada yang menjadi permasalahan tentu itu yang harus dipikirkan partai politik, bukan justru memilih kembali ke belakang dengan mengembalikan pemilihan pemimpin daerah ke DPRD masing-masing.
"Apalagi saat ini, sekitar 122 anggota DPRD telah diproses KPK dalam kasus korupsi," imbuhnya.
Febri melanjutkan dalam setiap kasus yang melibatkan anggota DPRD, pihaknya telah membuktikan bahwa kewenangan pembentukan regulasi, anggaran dan bahkan pengawasan diselewengkan dengan imbalan sejumlah uang.
'Kami tentu harus lebih cermat dan mendalam dalam melakukan kajian sebelum menyimpulkan sesuatu," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengklaim KPK telah mengkaji sistem Pilkada secara langsung yang dijalankan di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan berdasarkan hasil kajian KPK indeks korupsi kepala daerah tak mungkin bisa menurun bila tak dilakukan evaluasi terhadap sistem yang dijalankan hari ini.
"Bagian pencegahan (KPK) rupanya sudah melakukan kajian dan ternyata indeks korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak mungkin bisa menurun kalau sistem tidak dievaluasi," kata Bamsoet di sela-sela acara Orientasi Fungsionaris Tingkat Pusat Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (7/4). (Pon)
