KPK Tak Terintimidasi Meski PDIP Bawa Seribu Pengacara Bela Hasto
Ketua KPK, Setyo Budiyanto. (Foto: MerahPutih.com/Didik)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak merasa tertekan meskipun PDI Perjuangan (PDIP) akan menghadirkan seribu pengacara untuk membela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan seluruh pegawai lembaga antirasuah tetap tenang menanggapi pernyataan dari pihak PDIP tersebut.
“Ya, sepertinya saya merasa sama sekali tidak ada intimidasi, gitu. Penyidik biasa-biasa saja semuanya,” kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1).
Baca juga:
Hormati Langkah Hasto Ajukan Praperadilan, KPK Yakini Penetapan Tersangka Sudah Sesuai
Menurut Setyo, menghadirkan banyak pengacara merupakan hak Hasto, namun jumlah penasihat hukum yang dapat mendampingi tersangka saat berhadapan dengan penyidik tetap memiliki batasan.
“Toh juga nanti pada saat melakukan pemeriksaan, berhadapan dengan tersangka dengan penasihat hukumnya, itu kan ya terbatas,” ungkapnya.
Baca juga:
KPK Periksa Staf Sekjen hingga Sekuriti Kantor PDIP di Kasus Hasto
Ia juga menegaskan tidak ada alasan untuk merasa terintimidasi, meskipun KPK harus berhadapan dengan partai politik terbesar di Indonesia, karena seluruh proses penyidikan dilakukan sesuai aturan.
“Jadi sama sekali tidak ada rasa intimidasi, intervensi, dan lain-lain. Karena apa? Karena kami yakin yang kami lakukan adalah prosedural, proporsional, dan profesional,” ujarnya.
Baca juga:
Lebih lanjut Setyo menyatakan KPK tidak memiliki kekhawatiran selama bekerja secara baik dalam menangani kasus yang melibatkan Hasto.
“Jadi kalau kami sudah melakukan seperti itu, apa lagi, gitu, yang kami khawatirkan? Tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran. Semuanya kita lakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan di KPK,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026