Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan anggota DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto. Politisi Golkar ini ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.
"Ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang Guntur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (29/3).
Penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan untuk lima tersangka lainnya. Mereka adalah Ketua DPRD Kota Malang pengganti sebelumnya, Abdul Hakim; dan empat anggota DPRD Kota Malang, Sulik Lestyowati, Tri Yudiani, Imam Fauzi, dan Syaifur Rusdi. Namun, kelimanya mangkir dari panggilan penyidik.
"Satu orang (yang datang, tersangka anggota APBD-P Kota Malang, Bambang)," kata Febri.
Selain itu, penyidik KPK juga kembali menjadwalkan pemeriksaan untuk seorang tersangka lainnya, Sahrawi yang mangkir dari panggilan KPK sebagai tersangka pada Rabu (28/3)
Dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 ini, KPK telah menetapkan Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka.
Dari 18 orang itu, KPK sudah menahan 13 tersangka. Mereka adalah Bambang, dua calon Wali Kota Malang Mochamad Anton dan Ya'qud Ananda Gudban, serta dua Wakil Ketua DPRD Kota Malang M Zainuddin dan Wiwik Hendra Astuti.
Kemudian, beberapa anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, yaitu Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Salamet, Mohan Katelu, dan Suprapto.
Anggota DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya, HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astut, masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang.
Kemudian para anggota dewan, yakni, Suprapto, Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiana, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Ya'qud Ananda Budban serta Abdul Rachman.
Kasus suap ini pengembangan daru kasus yang telah menjerat mantan Ketua DPRD Malang M. Arief Wicaksono serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono. Mereka berdua kini tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur.
KPK menduga Anton selaku Wali Kota Malang dan Jarot memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang. (Pon)
