KPK Sita Sejumlah Dokumen Dalam Penggeledahan di Malang
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
MerahPutih.com - Saat melakukan penggeledahan di beberapa titik kantor pemerintahan di Kota Malang, Rabu (9/8) Jawa Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen. Dokumen-dokumen yang disita itu terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Malang.
“Kami menyita sejumlah dokumen terkait APBD dan proyek yang sedang didalami dalam penyidikan ini serta barang bukti elektronik berupa handphone sejumlah pejabat yang terkait dengan kebutuhan pembuktian," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (10/8).
Febri mengatakan, KPK sudah menetapkan beberapa tersangka dari unsur legislatif, pemerintah kota, dan swasta dalam kasus tersebut. "Kegiatan di lapangan masih dilakukan sehingga informasi yang lebih spesifik terkait dengan nama para tersangka dan kasusnya belum dapat kami ungkapkan. Namun, dalam waktu dekat tentu akan diinformasikan pada publik," kata Febri.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengonfirmasi penggeledahan yang dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan DPRD. "Saya lupa Ketua DPRD sama PU atau apa. Saya detailnya lupa, kalau ekspose saya kadang lupa detailnya," kata Agus di Jakarta saat menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (9/8).
Agus mengaku bahwa penggeledahan itu bukanlah hasil operasi tangkap tangan (OTT). "Tidak selalu OTT. Detailnya ini aku tidak, itu bukan OTT," tambah Agus singkat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim KPK pada Rabu (9/8) juga melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. Ruangan yang digeledah oleh KPK antara lain ruang kerja Kadis PU, ruang rapat Kadis PU, ruang sekretariat Dinas PU, dan ruang bidang tata ruang Dinas PU.
Bagikan
Thomas Kukuh
Berita Terkait
Sudah Naik Gaji Tapi Masih Korupsi, Ketua MA Sebut Hakim PN Depok Kufur Nikmat
Survei Indikator Politik Indonesia: Kepercayaan Publik ke TNI 93 Persen, DPR 56 Persen
KPK Sisir Dugaan Suap Eksekusi Lahan Tapos dari Vonis PN Depok Hingga MA
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Kasus Suap Lahan
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, 7 Orang Diamankan
PT Karabha Digdaya Milik Kemenkeu Terseret Kasus Suap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
KPK Tahan Tersangka OTT Importasi Barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PGN
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan