KPK Sayangkan Putusan PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Paman Birin


KPK. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang mengabulkan gugatan Praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin.
Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, pihaknya menersangkakan Paman Birin dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan telah memiliki alat bukti yang cukup.
"Di mana dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut KPK menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan dengan minimal dua alat bukti," ujar Tessa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11).
Tessa menegaskan penetapan tersangka tersebut telah sesuai ketentuan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 juncto undang-undang nomor 30 tahun 2002 pasal 44.
Baca juga:
Cap KPK tidak Serius, Eks Penyidik Sudah Prediksi Bakal Kalah Lawan Paman Birin
"Bahwa pada penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, salah satu tugas adalah untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup yang selanjutnya untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka," tuturnya.
Ia menyadari penetapan tersangka pada KUHAP dilakukan pada tahap penyidikan. Akan tetapi, kata dia, KPK memiliki kewenangan khusus yang seharusnya dipertimbangkan hakim.
"Perlu kita pahami juga bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah lex spesialis atau khusus ya. Sehingga sepatutnya hakim mempertimbangkan kewenangan lex spesialis yang dimiliki oleh KPK tersebut," ungkapnya.
Meski demikian, Tessa mengatakan pihaknya menghormati putusan PN Jaksel yang mengabulkan permohonan praperadilan Paman Birin.
"KPK tetap menghormati putusan hakim praperadilan yang sudah ditetapkan," imbuhnya.
Baca juga:
Ini Alasan Hakim PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Paman Birin
Tessa melanjutkan, pihaknya bakal mempelajari putusan PN Jaksel yang mengabulkan Praperadilan Paman Birin guna menentukan langkah selanjutnya terkait perkara tersebut.
"KPK akan segera mempelajari risalah putusan tersebut untuk dipertimbangkan apa langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building

Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli

Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel

Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026

KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi

KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa

KPK Dorong Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupi Proyek Kereta Cepat Whoosh
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
