KPK Puji Presiden Jokowi Laporkan Kuda Hadiah dari Masyarakat NTT

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 30 Agustus 2017
KPK Puji Presiden Jokowi Laporkan Kuda Hadiah dari Masyarakat NTT

Presiden Jokowi saat berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur (Biro Pers Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemberian atau hadiah dari pihak tertentu kepada pejabat pemerintah kerap disebut sebagai gratifikasi. Oleh karena itu, setiap pemberian dari pihak ketiga kepada pejabat atau penyelenggara negara bijaknya dilaporkan kepada KPK.

Dalam hal ini, menurut Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono sudah ada contoh yang bagus dari Presiden Jokowi. Giri Suprapdiono menyatakan Presiden Jokowi telah melaporkan dua ekor kuda Sandelwood pemberian masyarakat NTT ke KPK.

"Contoh terakhir Bapak Presiden Jokowi melaporkan dua ekor kuda dari Nusa Tenggara nilainya Rp170 juta diberikan oleh masyarakat sana," kata Giri Suprapdiono di sela-sela diskusi media dengan tema "Dunia Media dan Gratifikasi" di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/8).

Giri menjelaskan sebelumnya Presiden ingin mengembalikan dua ekor kuda tersebut, namun akhirnya melaporkan ke KPK.

"Presiden Jokowi ingin mengembalikan tetapi tidak enak jadi dilaporkan," kata Giri.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu persetujuan dari pimpinan KPK agar dua ekor itu menjadi milik negara.

"Karena kuda ini tidak bisa kami simpan dan tidak bisa dilelang di sini karena membutuhkan biaya pemeliharaan. Makanya nanti setelah pimpinan setuju agar ini menjadi milik negara, kami juga pikirkan kuda ini ditaruh di mana," ucap Giri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendapatkan hadiah dua ekor kuda Sandelwood dari masyarakat Sumba Barat Daya di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.

"Ini bentuk penghargaan kami kepada Bapak Presiden Jokowi, karena orang nomor satu di republik ini sudah berkenan berkunjung ke Pulau Sumba," kata Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Tallu di Kupang, Kamis (27/7).

Bupati Sumba Barat Daya itu menyatakan mengirimkan kuda tersebut kepada Presiden Jokowi.

"Kami kirimkan dua ekor kuda Sandelwood kepada Bapak Presiden Jokowi. Sebelumnya hanya satu tetapi kami berikan satu lagi karena beliau sudah memberikan kami bantuan berupa sejumlah alat-alat pertanian," katanya.

Ia mengaku dua ekor kudaSandelwood, kuda khas Sumba itu, semuanya berjenis kelamin jantan sebagai bagian dari penghormatan kepada Jokowi.(*)

#Presiden Jokowi #Kuda Sandelwood #Gratifikasi #Pulau Sumba #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
OTT Bupati Muara Enim, KPK Angkut 10 Orang di Jakarta dan Sumsel
Lima orang merupakan dari unsur pemkab, sisanya pihak swasta.
Dwi Astarini - 2 jam, 5 menit lalu
OTT Bupati Muara Enim, KPK Angkut 10 Orang di Jakarta dan Sumsel
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT, Total 10 Orang Diamankan
KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan. Total 10 orang diamankan, terdiri dari unsur Pemkab Muara Enim dan pihak swasta.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 23 menit lalu
KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT, Total 10 Orang Diamankan
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.
Dwi Astarini - 2 jam, 47 menit lalu
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
KPK Beberkan Modus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Tarif Percepatan Capai Rp 1,5 Juta
KPK membongkar modus pemerasan izin tinggal WNA yang dilakukan Imipas. Tarif percepatan izin tinggal dipatok Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per orang.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Beberkan Modus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Tarif Percepatan Capai Rp 1,5 Juta
Indonesia
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Kegiatan atau tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih bisa dijalankan oleh menteri.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Indonesia
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menyita dua mobil sport, Harley-Davidson, perhiasan, hingga uang asing saat menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Bagikan