Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap izin reklamasi dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Dalam mengusut kasus itu, penyidik memeriksa sejumlah saksi dari unsur pejabat daerah setempat dan swasta di Polresta Balerang, Kepri.
"Tujuh orang diperiksa di Polresta Balerang, Kepri dari unsur pejabat Pemprov, 1 saksi dari pihak swasta belum hadir," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/7).
Baca Juga: KPK Telusuri Sumber Suap dan Gratifikasi Gubernur Kepri
Pejabat tersebut merupakan kepala dinas di Pemerintah Provinsi Kepri. Mereka yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum, dan Kepala Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). "Didalami terkait dengan alur proses perizinan terkait perkara," ujar Febri.
Pemeriksaan itu dilakukan pasca-KPK menggeledah sembilan lokasi di Kepulauan Riau kemarin. Febri merinci sembilan lokasi itu terdiri dari empat lokasi di Kota Batam yakini tiga rumah swasta dan satu kediaman pejabat protokol Gubernur Kepri.
Kemudian, empat lokasi di Tanjung Pinang yakni kantor dinas perhubungan, rumah pribadi tersangka Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono, serta kantor dinas lingkungan hidup serta kantor dinas ESDM. Selanjutnya, di Kabupaten Karimun, KPK menggelesah rumah pribadi Nurdin selaku Gubernur Kepri. Dokumen yang disita itu dipastikan berkaitan dengan tahapan-tahapan izin prinsip reklamasi di Kepri.
"Jadi kemungkinan ada beberapa dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang sudah kami dapatkan dari proses penggeledahan itu akan diklarifikasi lebih lanjut pada saksi-saksi," kata Febri.
Febri merinci sembilan lokasi itu terdiri dari empat lokasi di Kota Batam yakini tiga rumah swasta dan satu kediaman pejabat protokol Gubernur Kepri. Kemudian, empat lokasi di Tanjung Pinang yakni kantor dinas perhubungan, rumah pribadi tersangka Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono, serta kantor dinas lingkungan hidup serta kantor dinas ESDM.
Baca Juga: KPK Beberkan Kronologis OTT Gubernur Kepri Nurdin Basirun
Selanjutnya, di Kabupaten Karimun, KPK menggelesah rumah pribadi Nurdin selaku Gubernur Kepri. Dokumen yang disita itu dipastikan berkaitan dengan tahapan-tahapan izin prinsip reklamasi di Kepri.
"Jadi kemungkinan ada beberapa dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang sudah kami dapatkan dari proses penggeledahan itu akan diklarifikasi lebih lanjut pada saksi-saksi," ujar Febri. (Pon)
