Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi mendapat surat pangggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus suap APBD yang menyeret tiga pejabat dan satu anggota DPRD.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi Muhammadyah dikonfirmasi membenarkan hal itu. Pemanggilan masih berkaitan dengan operasi senyap KPK di Jambi beberapa waktu lalu.
"Saya dipanggil kapasitasnya sebagai saksi," kata Muhammadyah di gedung DPRD Jambi, Senin (11/12), seperti dilansir Antara.
Dikatakannya, sesuai dengan jadwal dirinya dipanggil KPK pada, Kamis (14/12) mendatang sekitar pukul 10.00 WIB.
Muhammadyah yang juga anggota Komisi III DPRD ini menyatakan sebagai warga negara yang baik dan taat pada aturan. Dia akan memenuhi panggilan itu sebab KPK membutuhkan informasi dari dirinya.
"Dalam kasus ini saya sebagai saksi dari Fraksi Gerindra," katanya.
Disinggung isu yang beredar bahwa Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi juga menerima suap APBD dan sudah mengembalikan uang yang disebut uang "ketok palu", Muhammadyah menyebut bahwa informasi itu tidaklah benar.
"Jangankan mengembalikan, tau saja tidak. Gerindra tidak pernah diajak untuk membahas soal APBD ini, jadi apa yang mau dikembalikan," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Chumaidi Zaidi juga membenarkan adanya panggilan oleh KPK tersebut.
"Saya dapat undangan hari, Rabu (13/12). Kita siap hadir dan memberikan keterangan," kata Chumaidi.
Terkait anggota dan ketua fraksi lainnya yang juga dipanggil, Sekretaris DPD PDIP ini mengaku tidak tahu. Namun informasi yang ia terima sejumlah anggota juga banyak yang mendapat undangan dari KPK itu. (*)
