Dokter Internship di Jambil Meninggal, DPR Minta Investigasi dan Evaluasi Sistem

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Dokter Internship di Jambil Meninggal, DPR Minta Investigasi dan Evaluasi Sistem

ilustrasi. (Foto: unsplash/online)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pembentukan tim investigasi atas meninggalnya dokter internship, dr Myta Aprilia Azmy, yang bertugas di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship dokter di Indonesia.

“Keselamatan dokter merupakan bagian dari keselamatan pasien. Kita tidak boleh menutup mata. Ini momentum untuk melakukan pembenahan total,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Menurut Netty, kasus meninggalnya dr Myta menambah daftar insiden yang sebelumnya juga menjadi perhatian publik. Dalam tiga bulan terakhir, tercatat tiga dokter internship meninggal dunia, yakni di Cianjur, Rembang, dan Denpasar, dengan berbagai dugaan penyebab, mulai dari komplikasi penyakit hingga kelelahan.

Ia menyoroti posisi dokter internship yang berada di antara status peserta didik dan tenaga pelayanan kesehatan. Kondisi ini dinilai menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak mereka, termasuk terkait dengan jam kerja, jaminan kesehatan, dan kesejahteraan. “Status yang tidak jelas ini berdampak pada perlindungan yang minim. Padahal, mereka sudah menjalankan fungsi pelayanan kesehatan,” kata Netty.

Baca juga:

Nyawa Dokter Muda Berguguran Akibat Beban Kerja, DPR Semprit Kemenkes Soal Sistem Internship Bobrok



Lebih lanjut, ia juga menyoroti tingginya beban kerja yang harus ditanggung dokter internship. Minimnya pendampingan serta jam kerja yang berlebihan dinilai berpotensi membahayakan tidak hanya bagi tenaga medis, tetapi juga keselamatan pasien.

Sementara itu, pihak Universitas Sriwijaya (Unsri) menyampaikan duka atas meninggalnya dr Myta. Unsri menegaskan program internship dokter berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan, termasuk dalam hal penempatan dan pengaturan beban kerja. Koordinator Humas Unsri, Nurly Meilinda, menyatakan dr Myta merupakan peserta Program Internship Dokter Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025.

Kasus ini kembali memunculkan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penempatan dokter muda, guna memastikan perlindungan yang memadai serta kualitas layanan kesehatan tetap terjaga.(Pon)

Baca juga:

Dokter Magang Meninggal Kerja 3 Bulan Tanpa Libur, DPR Soroti Beban Kerja Tidak Manusiawi

#Dokter Magang #DPR RI #Jambi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Indonesia
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Berulangnya insiden tragis yang merenggut banyak korban jiwa dan korban hilang menjadi sinyal kuat masih lemahnya tata kelola dan sistem keselamatan pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Bagikan