Dokter Internship di Jambil Meninggal, DPR Minta Investigasi dan Evaluasi Sistem

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Dokter Internship di Jambil Meninggal, DPR Minta Investigasi dan Evaluasi Sistem

ilustrasi. (Foto: unsplash/online)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pembentukan tim investigasi atas meninggalnya dokter internship, dr Myta Aprilia Azmy, yang bertugas di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship dokter di Indonesia.


“Keselamatan dokter merupakan bagian dari keselamatan pasien. Kita tidak boleh menutup mata. Ini momentum untuk melakukan pembenahan total,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (5/5).


Menurut Netty, kasus meninggalnya dr Myta menambah daftar insiden yang sebelumnya juga menjadi perhatian publik. Dalam tiga bulan terakhir, tercatat tiga dokter internship meninggal dunia, yakni di Cianjur, Rembang, dan Denpasar, dengan berbagai dugaan penyebab, mulai dari komplikasi penyakit hingga kelelahan.


Ia menyoroti posisi dokter internship yang berada di antara status peserta didik dan tenaga pelayanan kesehatan. Kondisi ini dinilai menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak mereka, termasuk terkait dengan jam kerja, jaminan kesehatan, dan kesejahteraan. “Status yang tidak jelas ini berdampak pada perlindungan yang minim. Padahal, mereka sudah menjalankan fungsi pelayanan kesehatan,” kata Netty.

Baca juga:

Nyawa Dokter Muda Berguguran Akibat Beban Kerja, DPR Semprit Kemenkes Soal Sistem Internship Bobrok




Lebih lanjut, ia juga menyoroti tingginya beban kerja yang harus ditanggung dokter internship. Minimnya pendampingan serta jam kerja yang berlebihan dinilai berpotensi membahayakan tidak hanya bagi tenaga medis, tetapi juga keselamatan pasien.


Sementara itu, pihak Universitas Sriwijaya (Unsri) menyampaikan duka atas meninggalnya dr Myta. Unsri menegaskan program internship dokter berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan, termasuk dalam hal penempatan dan pengaturan beban kerja. Koordinator Humas Unsri, Nurly Meilinda, menyatakan dr Myta merupakan peserta Program Internship Dokter Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025.


Kasus ini kembali memunculkan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penempatan dokter muda, guna memastikan perlindungan yang memadai serta kualitas layanan kesehatan tetap terjaga.(Pon)

Baca juga:

Dokter Magang Meninggal Kerja 3 Bulan Tanpa Libur, DPR Soroti Beban Kerja Tidak Manusiawi

#Dokter Magang #DPR RI #Jambi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 29 menit lalu
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan