Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan dari 37 Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (8/7). Kegiatan berlokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur dan akan berlangsung selama lima hari ke depan hingga 12 Juli 2019.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya secara regular melakukan kegiatan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi sekaligus memperkuat pengawasan internal.
BACA JUGA: Tingkat Kepatuhan LHKPN Pejabat Negara Beri Harapan Cerah untuk Indonesia
"Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh PN," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (8/7).
Hal ini, kata Febri, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme “Bahwa setiap PN berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat”.
Kegiatan Pemeriksaan LHKPN kali ini dilakukan kepada para Penyelenggara Negara Pemprov di Jawa Timur berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemeriksa, seperti aspek resiko jabatan. "KPK akan melihat kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung kepemilikan aset dan asal usul aset," pungkas Febri.
Berikut jadwal klarifikasi atas laporan kekayaan 37 pejabat itu:
Senin, 8 Juli 2019
1. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq
2. Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni
3. Sekda Kab. Ponorogo, Agus Pramono
4. Sekda Kab. Sumenep, Edy Rasiyadi
5. Kadis PU SDA Kab. Sumenep, Eri Susanto
6. Kadis Pendidikan Kab. Sumenep, A. Shadik
7. Kadis Pendidikan Kab. Ponorogo, Tutut Erliena
Selasa, 9 Juli 2019
1. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari
2. Bupati Blitar, Rijanto
3. Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron
4. Sekda Kab. Probolinggo, Soeparwiyono
5. Sekda Kab. Blitar, Totok Subihandono
6. Sekda Kab. Bangkalan, Eddy Moeljono
7. Kadis PUPR Kab. Probolinggo, Prijono
8. Kadis Pendidikan Kab. Probolinggo, Dewi Korina
9. Kadis PUPR Kab. Bangkalan, Roosli Soeliharjono
Rabu, 10 Juli 2019
1. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas
2. Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto
3. Bupati Jember Faida
4. Sekda Kab. Banyuwangi, Djadjat Sudrajat
5. Sekda Kab. Situbondo, Syaifullah
6. Sekda Kab. Jember, Mirfano
7. Kaban PBD Kab. Jember, Rasyid Zakaria
8. Kadis PUPR Kab. Bangkalan, Roosli Soeliharjono
9. Kadis PUPR Kab. Trenggalek, Mohammad Sholeh
Kamis, 11 Juli 2019
1. Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim
2. Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, Mochamad Nur Arifin
3. Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi
4. Sekda Kab. Trenggalek, Joko Irianto
5. Kadis DIKPORA Kab. Trenggalek, Kusprigianto
6. Kadis Pendidikan Kab. Jember, Edy Budi Susilo
7. Kadis Kesehatan Kab. Situbondo, Abu Bakar Abdi
8. Kadis PUPR Kab. Situbondo, Gatot Siswoyo
9. Kadis Pendidikan Kab. Situbondo, Fathor Rakhman
Jumat, 12 Juli 2019
1. Kadis PUPR Kab. Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo
2. Kadis Pendidikan Kab. Blitar, Budi Kusumar Joko
3. Kadis PUPR Kab. Banyuwangi, Mujiono. (Pon)
BACA JUGA: KPK Beberkan 27 Instansi dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN 100 Persen
