KPK Idealnya Tangani Kasus Korupsi Aparat Hukum

MerahPutih.com - Sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum merebak belakangan ini. Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi pemerasan yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Kajari Inhu) Hayin Suhikto.

Selain itu, Kejagung juga sedang mengusut kasus dugaan suap terkait skandal Joko Tjandra yang menjerat mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari. Selain itu, Kepolisian juga tengah mengusut dua jenderalnya yang diduga menikmi suap dari Djoko Tjandra.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum idealnya ditangani oleh lembaga antirasuah. Hal itu, dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Baca Juga:

Benny Mamoto Jabat Ketua Harian Kompolnas

"Menurut saya, idealnya dugaan tipikor oleh aparat penegak hukum ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu akan lebih 'fair' untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (19/8).

Nawawi menekankan, selain lebih fair dan dapat menumbuhkan kepercayaan publik, berdasarkan aturan KPK, berwenang menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan penegak hukum.

Hal ini sesuai tugas dan fungsi KPK yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK yang menyatakan lembaga antikorupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara.

"Kewenangan yang sebenarnya brsifat spesialis ini secara jelas disebutkan dalam Undang-undang KPK, yaitu dalam Pasal 11 yang menyebukan, pada pokoknya, KPK berwenang menangani perkara korupsi yang dilakukan 'aparat penegak hukum'," ujarnya.

Di sejumlah negara, kata Nawawi, kehadiran KPK dilatari ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum di negara-negara tersebut dalam menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh dan dalam lingkungan kerja aparat itu sendiri.

Untuk itu, Nawawi menilai wajar jika ada kelompok masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta KPK mengambil alih kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan penegak hukum.

Meski begitu, Nawawi menegaskan, pernyataannya bukan berarti KPK akan mengambil alih kasus-kasus tersebut. Menurutnya, akan lebih elok jika perkara-perkara tersebut dilimpahkan Kejaksaan atas kehendak sendiri.

"Saya tidak bicara soal pengambilalihan, tapi menurut saya akan lebih 'pas' kalau ada kehendak sendiri untuk melimpahkan penanganan-penanganan perkara semacam itu kepada KPK dan KPK tidak hanya berada dalam koridor supervisi," tutup Nawawi. (Pon)

Baca Juga:

Belum Ada Pihak yang Jadi Justice Colaborator Dalam Perkara Djoko Tjandra