Thomas Kukuh
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita belasan kendaraan mewah milik Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif. Setelah dibawa ke Jakarta, 16 kendaraan mewah tersebut bakal dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Barat.
"Nanti akan dititipkan di Rupbasan Jakarta Barat. Hal ini mencegah nilai barang turun," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kamis (15/3).
Adapun sejumlah kendaraan mewah itu terdiri dari dua mobil merk Rubicon, dua Hummer, satu Cadilac Escalade, satu BMW Sport, dan satu Lexus SUV serta satu Toyota Vellfire. Kemudian, empat motor Harley, satu BMW, satu Ducati, empat motor trail KTM.
Febri menuturkan, seluruh kendaraan tersebut telah dibawa sejak dua hari lalu menggunakan kapal laut. Menurut Febri kendaraan milik Abdul Latif itu diperkirakan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar awal pekan depan. "Jika cuaca dan perjalanan lancar, kemungkinan akan sampai di Jakarta awal minggu depan," tuturnya.
Selain 16 kendaraan mewah itu, kata Febri, penyidik KPK turut menyita beberapa unit mobil lainnya, seperti seperti Daihatsu Grand Max, Toyota Cayla, dan beberapa kendaraan lainnya. Namun, kendaraan tersebut dititipkan di Rupbasan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. "Disita dari tersangka Bupati HST, karena diduga terkait dengan tindak pidana," ucap Febri.
Sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Latif sebagai tersangka suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Selain Latif, KPK juga menetapkan Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani, Direktur PT Sugriwa Abdul Basir, dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Witono. Latif diduga menerima jatah sebesar Rp 3,6 miliar dari proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, kelas II, VIP, dan super VIP di RSUD Damanhuri, yang digarap PT Menara Agung. Uang tersebut diberikan bertahap, pada rentang September-Oktober 2017 dan 3 Januari 2018.
Latif dan ketiga orang tersangka lainnya itu ditangkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di dua lokasi berbeda yakni di Hulu Sungai Tengah, Kalsel dan di Surabaya, Jawa Timur.
Sebagai pihak penerima, Latif, Fauzan, dan Abdul disangka dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sedangkan, sebagai pihak pemberi Donny disangka dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (pon)
