KPK Bukan Malaikat, Jangan Alergi Diawasi

Gedung KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Merahputih.com - Sekelompok massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil, Pejuang AntiKorupsi dan Manusia Pancasila AntiKorupsi (MAPAN) menggelar aksi damai didepan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).
Dalam aksinya, mereka melakukan aksi teatrikal dengan memberikan kartu Merah, peluit dan jamu kepada KPK yang sudah mulai alergi untuk dikritik dan merasa tidak mau diawasi oleh lembaga pengawasan.
"Kedatangan elemen masyarakat di sini adalah dalam rangka memberikan dukungan DPR soal revisi UU KPK dan juga meminta kepada KPK agar tidak anti kritik, alergi untuk diawasi. Jika masih tetap bandel, maka kami tidak segan-segan akan kirimi KPK obat anti tuli dan alergi supaya sembuh dari penyakitnya," tegas Koordinator aksi, Ahmad.
Baca Juga:
Menurut dia, kritikan terhadap pemberantasan korupsi harus dilihat dalam rangka menyempurnakan kelemahan atau kekurangan yang ada di KPK.
Sementara, Dewan Pengawas akan sangat penting untuk memonitoring kerja KPK agar tidak liar dan dia mengapresiasi respon positif Wapres Jusuf Kalla yang memastikan pemerintah secara prinsip menyetujui adanya revisi UU KPK.

Sekelompok massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil, Pejuang AntiKorupsi dan Manusia Pancasila AntiKorupsi (MAPAN) menggelar aksi damai didepan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).
Bahkan, mantan Ketua Perumus Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) Romli Atmasasmita menilai revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah melalui pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, dan alasan komparatif. Pertimbangan filosofisnya, perjalanan KPK selama 17 tahun telah menyimpang dari tujuan awal.
Yusril Ihza Mahendra sendiri juga sependapat agar ada evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan. Dia menganggap perlu ada Dewan Pengawas bagi KPK.
"Tidak ada lembaga yang tidak diawasi, itu adalah prinsip dalam tata kelola pemerintah. Dan jadi catatan penting dan perlu digaris bawahi bahwa KPK ada masalah, dan butuh perbaikan. Masyarakat juga sudah tidak sejalan lagi, karena KPK sudah mulai overlap. OTT terus tapi KPK tak mampu menyelamatkan duit rakyat, justru malah tekor. Lebih baik mencegah daripada mengobati, pencegahan harus dimaksimalkan," sebut Ahmad lagi.
Baca Juga:
"KPK kebanyakan merengek seperti anak kecil yang kemauannya harus dituruti terus. Bikin geleng-geleng kepala saja," sindirnya. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum

Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap

Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.

Dishub DKI Gerak Cepat, 18 Lampu Lalu Lintas yang Terdampak Unjuk Rasa Ricuh Berhasil Diperbaiki

Pramono Anung Pastikan KJP dan KJMU Tidak Akan Dicabut Meski Peserta Didik Ikut Unjuk Rasa

Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Aturan Pencabutan KJP dan KJMU Bagi Penerima yang Terlibat Kerusuhan

Rumah Sahroni Digeruduk Massa dan Dijarah, Alamat Sempat Viral di Media Sosial

Situasi Demo Terkini: Halte Transjakarta dan Gedung DPRD Makassar Dibakar Massa

Jenguk Driver Ojol Korban Bentrokan, Wapres Gibran: Tiga Hari Pulang

PP Muhammadiyah Sentil Elit Politik Tidak Berikan Keteladan dan Kondisi Panas di Berbagai Daerah
