Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan terdapat kerugian negara imbas dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Menurutnya, karhutla merupakan bagian jahat dari tambang tanpa izin, termasuk lahan sawit yang tumpang tindih.
"Ada hutan yang jumlahnya semakin berkurang, KPK kan masuk di kerugian negara. Ini ada kerugian negara," kata Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca Juga: Enggak Becus Urus Karhutla, Jokowi Minta Kapolda dan Pangdam Dicopot
Saut menyebut salah satu hal yang melatarbelakangi karhutla adalah tindak pidana korupsi. Sama halnya dengan kasus tambang tanpa izin, tumpang tindih perizinan lahan sawit, kasus karhutla juga menjadi perhatian KPK bila ada indikasi kerugian negara.
"Jadi pembakaran hutan itu akan dilihat dari sisi yang berbeda penindakannya, undang-undangnya. Kompetensi kita kan di isu korupsinya," ujar Saut.
Baca Juga: Menkopolhukam Sebut Masalah Karhutla Mirip Terorisme
Menurut Saut, KPK bisa memberikan rekomendasi terkait pencegahan-pencegahan karena ada kerugian negara. Saut memastikan lembaga antirasuah akan melakukan penindakan bila ditemukan tindak pidana korupsi dalam peristiwa karhutla.
"Kalau ada kerugian negara KPK masuk di pencegahannya, kalau kemudian ada kita bisa buktikan ada korupsi kita lakukan penindakan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Riau, Sumatera Selatan hingga Aceh. Kebakaran hutan dan lahan itu semakin meluas.
Baca Juga: Kebakaran Hutan dan Lahan Kembali Melanda Riau dan Sumut, KLHK?
Di Sumatera Selatan, Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel Ansori menyebut hingga saat ini luas lahan terbakar di Bumi Sriwijaya mencapai 583 Hektare. Lahan terbakar sejak awal tahun 2019 lalu. (Pon)
