Andika Pratama
MerahPutih.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan serangkaian penyelidikan kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara sejak 18 April 2018 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.
“Hingga KPK melakukan tangkap tangan pada hari Rabu (23/5) di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan Kamis (24/5).
Dalam operasi senyap tersebut KPK mengamankan 11 orang, yaitu Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat; Ajudan Bupati Buton Selatan, Laode Yusrin; Kontraktor PT Barokah Batauga Mandiri, Tony Kongres; Supir Bupati Buton Selatan, Laode Muhammad Nasrun dan orang kepercayaan Tony,Aswardy.
Kemudian, pihak swasta yang juga keponakan Tony, Fonny; Bendahara Sekretariat Pemkab Buton Selatan, Elvis, pengurus proyek di Pemkab Buton Selatan, Theo serta tiga orang konsultan politik, yakni, Ari, Jossie Daniel Sedona dan Syamsudin.
Kronologis Peristiwa
Basaria membeberkan kronologis peristiwa OTT tersebut, pada Selasa, 22 Mei 2018 siang sekitar pukul 13.00 WITA tim mendapat informasi ada permintaan dari Tony Kongres kepada Aswardy untuk menyediakan uang Rp200 juta dan kemudian agar diberikan kepada Laode Yusrin.
“Terpantau penggunaan kalimat “ambilkan itu kori dua ritong” yang dihubungkan dengan nilai uang Rp200 juta,” ujarnya.
Sekitar pukul 14.00 WITA, kata Basaria, Yusrin bertemu dengan Aswardy di Bank BRI di daerah Bau Bau. Pada pukul 14.50 WITA Yusrin terpantau ke luar dari Bank BRI dengan membawa tas laptop berwarna biru berisi uang Rp200 juta.
“Pada Rabu sore, 23 Mei 2018 sekitar pukul 16.40 WITA, tim mengamankan Yusrin di jalan sekitar rumah jabatan Bupati Buton Selatan. Tim lainnya kemudian mengamankan Tony Kongres di kediamannya,” jelasnya.
Setelah itu, berturut turut hingga pukul 21.00 tim mengamankan Agus Feisal Hidayat bersama-sama Laode Muhammad Nasrun, Ari dan Elvis di rumah jabatan Bupati Buton Selatan. Sedangkan Fonny diamankan di kediamanan Tony. Sementara Syamsuddin dan Jossi Daniel Sedona diamankan di kediaman Syamsuddin. Dan Theo diamankan di kediamannya.
“Selain mengamankan 11 orang tersebut, tim juga mengamankan uang total Rp409 juta dari Syamsuddin dan Jossi yang diduga termasuk uang RP200 juta yang dibawa Yusrin dari Bank BRI sehari sebelumnya,” papar Basaria.
Menurut Basaria tim penindakan KPK juga menemukan uang RP409 juta dan alat kempanye pemilihan gubernur Sultra salah satu pasangan calon di rumah Syamsuddin yang merupakan konsultan politik.
“11 pihak yang diamankan tersebut, kemudian menjalani pemeriksaan awal di Polres Bau Bau. Hari ini, sekitar pukul 14.30 WIB 7 orang dari 11 orang yang diamankan tersebut tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Dari tangkap tangan ini, lanjut Basaria, tim penindakan lembaga antirasuah total mengamankan yang tunai Rp409 juta , buku tabungan, barang bukti elektronik dan catatan proyek.
Konstruksi Perkara
Menurut Basaria, dalam kasus ini Agus Feisal telah menerima suap dari Tony Kongres sebanyak Rp409 juta. Diduga uang itu merupakan fee buat Agus Feisal atas sejumlah proyek di Pemkab Buton Selatan.
Dari operasi senyap tadi malam, kata Basaria, penyidik juga mengamankan sejumlah alat bukti di antaranya uang dengan pecahan Rp100 ribu sebanyak Rp409 juta dan buku tabungan bank BRI atas nama Aswardy dengan penarikan Rp200 juta.
Kemudian, buku tabungan bank BRI atas nama Anastasya dengan penarikan Rp200 juta. Termasuk catatan proyek di Pemkab Buton Selatan.
"Serta seperangkat alat-alat kampanye salah satu calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara," ujar Basaria.
Setelah menjalani pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Agus Feisal Hidayat sebagai tersangka kasus dugaan suap atas sejumlah proyek di Pemkab Buton Selatan. Selain Agus Feisal, penyidik juga menetapkan Tony sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat telah melakukan praktik suap.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan dua orang tersangka," kata Basaria.
Atas perbuatannya, Agus Feisal selaku penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan, Tony Kongres selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
