KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 04 Desember 2020
KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020

Gedung KPK. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan 10 calon kepala daerah (Cakada) terkaya dan termiskin. Harta kekayaan Cakada ini diketahui berdasarkan hasil analisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pilkada 2020.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pengumpulan data ini bertujuan untuk menunjukan Cakada yang sudah menyampaikan LHKPN. LHKPN merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Kita kumpulkan 10 terkaya, tidak ada niat apa-apa cuma bilang dia lapor. Terkaya ada yang Rp 674 miliar," kata Pahala dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12).

Baca Juga:

KPK: Tingkat Kepatuhan LHKPN Mencapai 92,81 Persen

Berdasarkan hasil analisis KPK, Cakada yang berusia kurang dari 50 tahun cenderung memiliki harta lebih tinggi. Namun Cakada berusia lebih dari 50 tahun lebih siap secara finansial dalam pendanaan Pilkada.

"Cakada berusia di atas 50 tahun cenderung memilih berpasangan dengan Cakada berusia lebih muda, karena pertimbangan elektabilitas. Cakada muda lebih tinggi di kalangan milenial sebagai pemilih terbanyak Pilkada 2020," ujar Pahala.

10 Cakada Terkaya

Olly Dondokambey
Calon Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Masuk daftar 10 Calon Kepala Daerah terkaya di Pilkada Serentak 2020 versi LHKPN KPK (Foto: Antara)

1. Muhidin, Cawagub Kalimantan Selatan total harta Rp 674.227.888.866.

2. Aep Syaepuloh, Cawabup Karawang total harta Rp 391.744.609.664.

3. Arbain M Noor, Cawabup Paser total harta Rp 289.813.510.845.

4. Muchtar Ali Yusuf, Cabup Bulukamba total harta Rp 287.551.712.165.

5. Andrei Angouw, Cawali Manado total harta Rp 273.575.845.945.

6. Hadianto Rasyid, Cawali Palu total harta Rp 263.582.578.396.

7. Wenny Lumentut, Cawali Tomohon total harta Rp 222.007.796.662.

8. M. Ramdhan Pomanto, Cawali Makassar total harta Rp 197.522.838.457.

9. Olly Dondokambey, Cagub Sulawesi Utara total harta Rp 179.156.295.217.

10. Fadli Ananda, Cawawali Makassar total harta Rp 149.259.675.073.


10 Cakada Termiskin

Ferizal Ridwan
Calon Bupati Lima Puluh Kota Ferizal Ridwan. (Foto: Dok Kab Lima Puluh Kota)


1. Indra Gunalan, Cawabup Sijunjung total harta Rp 3.550.090.050.

2. Bong Ming, Cawabup Bangka Barat total harta Rp 990.711.186.

3. Tri Suryadi, Cabup Padang Pariaman total harta Rp 988.000.000.

4. Saipul A. Mbuinga, Cabup Pahuwato total harta Rp 702.128.300.

5. M. Sholihin, Cabup Indramayu total harta Rp 667.024.043.

6. Afif Nurhidayat, Cabup Wonosobo total harta Rp 666.000.000.

7. Hamdanus, Cabup Pesisir Selatan total harta Rp 295.890.837.

8. Untung Tamsil, Cabup Fakfak total harta Rp 212.308.888.

9. Herman, Cabup Tana Tidung total harta Rp 194.000.000.

10. Ferizal Ridwan, Cabup Lima Puluh Kota total harta Rp121.719.928. (Pon)

Baca Juga:

Politik Uang dan Ujaran Kebencian Diprediksi Marak Saat Minggu Tenang Pilkada

#Pilkada Serentak #LHKPN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
KPK merilis LHKPN terbaru Presiden Prabowo Subianto dengan total kekayaan mencapai Rp 2,06 triliun tanpa utang. Mayoritas aset berupa surat berharga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Setelah laporan masuk, KPK memiliki waktu 60 hari kerja untuk melakukan verifikasi sebelum dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 07 Mei 2026
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman
Dudung Abdurachman baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Lalu, berapa harta kekayaannya?
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Bakom, Harta Muhammad Qodari Tembus Rp 261,9 Miliar
Muhammad Qodari resmi jadi Kepala Bakom. Simak rincian harta kekayaannya yang mencapai Rp 261,9 miliar berdasarkan LHKPN KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Bakom, Harta Muhammad Qodari Tembus Rp 261,9 Miliar
Indonesia
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
KPK menyebutkan, sebanyak 94 ribu pejabat belum melaporkan LHKPN 2025. Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 31 Maret 2026.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
Indonesia
LHKPN Eko Cahyanto Disorot, Kenaikan Harta Hampir Rp 1 Miliar per Tahun Dipertanyakan
Lonjakan harta Sekjen Kemenperin Eko Cahyanto disorot publik. GMBI melaporkan ke KPK dan mempertanyakan kenaikan hampir Rp1 miliar per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
LHKPN Eko Cahyanto Disorot, Kenaikan Harta Hampir Rp 1 Miliar per Tahun Dipertanyakan
Indonesia
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
KPK mengamankan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dalam OTT kasus dugaan suap sengketa lahan. Total harta kekayaannya tercatat Rp 949 juta dalam LHKPN.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
Indonesia
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
salah satu BUMN yang memiliki direksi WNA adalah PT Garuda Indonesia (Persero).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
Indonesia
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
KPK mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pemeriksaan LHKPN pada 2025. Ribuan pejabat dinilai dengan sistem skor dan bendera merah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Bagikan