KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 04 Desember 2020
KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020

Gedung KPK. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan 10 calon kepala daerah (Cakada) terkaya dan termiskin. Harta kekayaan Cakada ini diketahui berdasarkan hasil analisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pilkada 2020.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pengumpulan data ini bertujuan untuk menunjukan Cakada yang sudah menyampaikan LHKPN. LHKPN merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Kita kumpulkan 10 terkaya, tidak ada niat apa-apa cuma bilang dia lapor. Terkaya ada yang Rp 674 miliar," kata Pahala dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12).

Baca Juga:

KPK: Tingkat Kepatuhan LHKPN Mencapai 92,81 Persen

Berdasarkan hasil analisis KPK, Cakada yang berusia kurang dari 50 tahun cenderung memiliki harta lebih tinggi. Namun Cakada berusia lebih dari 50 tahun lebih siap secara finansial dalam pendanaan Pilkada.

"Cakada berusia di atas 50 tahun cenderung memilih berpasangan dengan Cakada berusia lebih muda, karena pertimbangan elektabilitas. Cakada muda lebih tinggi di kalangan milenial sebagai pemilih terbanyak Pilkada 2020," ujar Pahala.

10 Cakada Terkaya

Olly Dondokambey
Calon Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Masuk daftar 10 Calon Kepala Daerah terkaya di Pilkada Serentak 2020 versi LHKPN KPK (Foto: Antara)

1. Muhidin, Cawagub Kalimantan Selatan total harta Rp 674.227.888.866.

2. Aep Syaepuloh, Cawabup Karawang total harta Rp 391.744.609.664.

3. Arbain M Noor, Cawabup Paser total harta Rp 289.813.510.845.

4. Muchtar Ali Yusuf, Cabup Bulukamba total harta Rp 287.551.712.165.

5. Andrei Angouw, Cawali Manado total harta Rp 273.575.845.945.

6. Hadianto Rasyid, Cawali Palu total harta Rp 263.582.578.396.

7. Wenny Lumentut, Cawali Tomohon total harta Rp 222.007.796.662.

8. M. Ramdhan Pomanto, Cawali Makassar total harta Rp 197.522.838.457.

9. Olly Dondokambey, Cagub Sulawesi Utara total harta Rp 179.156.295.217.

10. Fadli Ananda, Cawawali Makassar total harta Rp 149.259.675.073.


10 Cakada Termiskin

Ferizal Ridwan
Calon Bupati Lima Puluh Kota Ferizal Ridwan. (Foto: Dok Kab Lima Puluh Kota)


1. Indra Gunalan, Cawabup Sijunjung total harta Rp 3.550.090.050.

2. Bong Ming, Cawabup Bangka Barat total harta Rp 990.711.186.

3. Tri Suryadi, Cabup Padang Pariaman total harta Rp 988.000.000.

4. Saipul A. Mbuinga, Cabup Pahuwato total harta Rp 702.128.300.

5. M. Sholihin, Cabup Indramayu total harta Rp 667.024.043.

6. Afif Nurhidayat, Cabup Wonosobo total harta Rp 666.000.000.

7. Hamdanus, Cabup Pesisir Selatan total harta Rp 295.890.837.

8. Untung Tamsil, Cabup Fakfak total harta Rp 212.308.888.

9. Herman, Cabup Tana Tidung total harta Rp 194.000.000.

10. Ferizal Ridwan, Cabup Lima Puluh Kota total harta Rp121.719.928. (Pon)

Baca Juga:

Politik Uang dan Ujaran Kebencian Diprediksi Marak Saat Minggu Tenang Pilkada

#Pilkada Serentak #LHKPN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
KPK mendorong RUU Perampasan Aset mengatur harta pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN dapat dirampas melalui mekanisme NCB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Indonesia
Selama Jabat Bos BI Harta Perry Warjiyo Naik 2 Kali Lipat Lebih, Total Rp 80,5 Miliar Nol Utang!
Perry Warjiyo mundur sebagai Gubernur BI dengan harta Rp80,5 miliar tanpa utang.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Selama Jabat Bos BI Harta Perry Warjiyo Naik 2 Kali Lipat Lebih, Total Rp 80,5 Miliar Nol Utang!
Indonesia
Harta Bersih Plt Gubernur BI Destry Damayanti Rp100 Miliar, Utang Rp3,5 Miliar
Plt Gubernur BI Destry Damayanti laporkan harta Rp100,2 miliar dan utang Rp3,5 miliar dalam LHKPN terbaru. Rincian aset tanah, kendaraan, surat berharga, hingga kas.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Harta Bersih Plt Gubernur BI Destry Damayanti Rp100 Miliar, Utang Rp3,5 Miliar
Indonesia
Profil Dody Hanggodo: Menteri PU yang Disorot usai Mutasi ASN, Punya Harta Rp 73,6 Miliar
Harta kekayaan Menteri PU, Dody Hanggodo, menjadi perhatian usai kebijakan mutasi ASN menuai sorotan.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Profil Dody Hanggodo: Menteri PU yang Disorot usai Mutasi ASN, Punya Harta Rp 73,6 Miliar
Indonesia
Rumah Sentul Tidak Masuk LHKPN Jampidsus Febrie, KPK Ketuk Kejujuran Penjabat
KPK menduga rumah mewah di Sentul milik Jampidsus Febrie Adriansyah tidak tercatat dalam LHKPN karena menggunakan nomine.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
Rumah Sentul Tidak Masuk LHKPN Jampidsus Febrie, KPK Ketuk Kejujuran Penjabat
Indonesia
Disorot Usai Penggeledahan Rumah di Sentul, Segini Harta Kekayaan Jampidsus Febrie Adriansyah
LHKPN 2025 mencatat harta kekayaan Jampidsus Febrie Adriansyah mencapai Rp18,26 miliar tanpa utang.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
Disorot Usai Penggeledahan Rumah di Sentul, Segini Harta Kekayaan Jampidsus Febrie Adriansyah
Indonesia
Jadi Kepala BGN, Simak Rincian Harta Kekayaan Nanik S. Deyang yang Tembus Rp 6,3 Miliar
Nanik S Deyang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Berdasarkan LHKPN, total hartanya mencapai Rp 6,3 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Jadi Kepala BGN, Simak Rincian Harta Kekayaan Nanik S. Deyang yang Tembus Rp 6,3 Miliar
Indonesia
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
KPK merilis LHKPN terbaru Presiden Prabowo Subianto dengan total kekayaan mencapai Rp 2,06 triliun tanpa utang. Mayoritas aset berupa surat berharga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Setelah laporan masuk, KPK memiliki waktu 60 hari kerja untuk melakukan verifikasi sebelum dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 07 Mei 2026
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Bagikan