Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal merevisi aturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Langkah itu diambil buntut kasus pegawai pajak yang memiliki harta tidak sesuai profil jabatannya.
“Pasti, pasti. Tahun ini kita mau revisi," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3).
Pahala menjelaskan, dengan adanya revisi aturan itu, nantinya aparatur sipil negara (ASN) dengan level jabatan paling rendah juga diwajibkan melaporkan LHKPN.
Baca Juga:
KPK Buat Sanksi bagi Pejabat yang Bohong soal LHKPN
"Pertama kita ingin ternyata di level tertentu misalnya kan penyelenggara negara (wajib lapor) biasanya eselon 1, eselon 2 gitu ya. Kita ingin lebih bawah lagi," imbuhnya.
Dia tak menampik bahwa revisi aturan LHKPN tersebut buntut dari kasus mantan Kabag Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo yang kekayaannya tidak wajar sebagai eselon lll.
"Lihat RAT (Rafael Alun Trisambodo) dia itu beli (aset) sebelum lapor sebagai wajib lapor LHKPN. Sebelum 2011 dia beli aset, dia enggak mesti lapor karena jabatannya belum sampai," jelas dia.
Baca Juga:
Wakil Ketua DPR Minta Pejabat Pajak Taat Setor LHKPN ke KPK
Lebih lanjut Pahala mengamini praktik suap kerap dilakukan dari pegawai berpangkat rendah. Oleh karena itu, menurutnya, laporan LHKPN bakal diwajibkan bagi pegawai di jabatan paling bawah.
"Misalnya gini ada pelayanan publik deh kalau kita bilang jabatannya cuma eselon 3, kepala kantornya nih. Tetapi kan enggak mungkin nih, orang nyuap kepala kantor, pasti pegawai bawahnya, kepala seksi misalnya eselon 4 atau ke bawahnya lagi fungsional," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Pegawai Kemenkeu yang Tak Wajib LHKPN Tetap Lapor Harta dan SPT
