Andika Pratama
MerahPutih.com - Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil mengamankan uang pecahan lima puluh ribu dengan total hampir Rp 2,8 miliar terkait kasus suap Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Adriatma Dwi Putra.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan dari total Rp 2,8 miliar yang diduga sebagai komitmen suap untuk Adriatma hanya berkurang sekitar Rp 1,7 juta.
Menurut dia, uang miliaran rupiah itu berhasil ditemukan setelah sempat 'hilang' dan dibawa kabur sejumlah pihak ke dalam sebuah hutan.
"Masih ada selisih Rp 1,7 juta dari prediksi awal itu total uang Rp 2,8 miliar. Kami akan telusuri lagi," kata Basaria saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, (9/3).
Basaria menambahkan, uang tersebut diduga akan dijadikan modal kampanye ayah dari Adriatma Dwi Putra, Asrun, yang akan maju sebagai Calon Gubernur Sultra di Pilkada serentak 2018.
"Ada kata-kata untuk biaya politik (Asrun). Tetapi kami harus memastikan lagi. Penukaran uang bentuk 50 ribu, prediksi penyidik akan dibagi-bagikan ke masyarakat,"jelas Basaria.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan, bahwa para tersangka mencoba menyembunyikan uang tersebut setelah ditangkap KPK.
"Tim melihat ada sebuah mobil yang dicurigai melewati kawasan hutan. Ada beberapa tempat yang menjadi lokasi pertemuan untuk serah-terima uang," ujar Febri.
Sebelumnya, KPK menetapkan Adriatma, Asrun serta dua orang dari unsur swasta yakni Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018.
Adriatma, Asrun, dan Fatmawati diduga sebagai penerima, sementara Hasmun disinyalir sebagai pemberi suap. KPK menduga Adriatma menerima uang dari Hasmun dengan total Rp2,8 miliar.
Atas perbuatannya, Hasmun disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Adriatma, Asrun, dan Fatmawati disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
