KPK akan Beberkan Data Caleg Terpilih yang tak Patuh Setor LHKPN
Ketua KPK, Nawawi Pomolango. (Foto: Dok. Humas KPK)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membeberkan data para calon anggota legislatif (caleg) terpilih 2024 yang tak patuh menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Kita akan lakukan, kita buka data, kalau memang kemudian itu yang sudah ditentukan seperti itu tidak disikapi,” kata Ketua KPK Nawawi Pomolango di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).
Namun, pimpinan KPK berlatar belakang hakim itu, tak menyampaikan lebih lanjut kapan jadwal data caleg terpilih itu ditampilkan ke publik.
“Kita lihat lah perkembangannya,” ujarnnya.
Baca juga:
Mahfud Ajak Caleg PDIP Terpilih Wujudkan Indonesia Emas Amanat Bung Karno
Menurut Nawawi, KPK tidak bisa memberikan sanksi kepada caleg terpilih yang tak patuh lapor LHKPN. Ia menyebut, hal itu merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Ada aturannya, akan tunduk kepada aturan-aturan di KPU, bukan kepada KPK,” ujarnya.
Baca juga:
Hasto Memotivasi Caleg Terpilih PDIP Agar Berani Lawan Praktik Hukum Kolonial
Lebih jauh Nawawi menambahkan, implikasi hukum atas ketidakpatuhan tersebut akan menjadi kewenangan KPU, termasuk kemungkinan tidak akan dilantik sebagai anggota dewan.
“KPK hanya akan membuka data bagi mereka yang tidak patuh,” kata Nawawi memungkasi,” pungkasnya.
Baca juga:
KPK Ingatkan Caleg Terpilih Lapor LHKPN
Diketahui, saat ini baru 9.575 caleg terpilih yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Artinya masih ada sekitar 15 persen caleg terpilih yang tak belum menyetorkan data kekayaan mereka ke lembaga antirasuah. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot