Kota Bandung Kekurangan Ribuan Tenaga Kesehatan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Desember 2022
Kota Bandung Kekurangan Ribuan Tenaga Kesehatan

Tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan (nakes) di Bandung. (Humas Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Bandung tengah menggelar Seleksi Kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) PPPK untuk tenaga kesehatan di Kota Bandung.

Kota Bandung saat ini membutuhkan sekitar 1.500 tenaga kesehatan (nakes). Namun hanya memperoleh kuota sebanyak 398 lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga:

Jadi Prioritas, 92 Ribu Nakes DKI Bakal Terima Vaksin Booster Kedua

"Kita butuh 34 orang perawat, 36 orang bidan, dan 66 orang perawat terampil. Mungkin sekarang baru dapat 390-an orang. Bisa jadi tahun depan kita ajukan lagi, dipenuhi secara bertahap," ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan, dikutip Senin (19/12).

Adi menjelaskan, sebanyak 351 peserta sudah mulai mengikuti seleksi di lima batch. Total keseluruhan nakes yang mengikuti seleksi kali ini berjumlah 1.118 peserta.

Sebelumnya pada 13-14 Desember 2022, seleksi CAT juga diadakan di kantor Kanreg 3 BKN Jalan Surapati. Sebanyak 767 peserta mengikuti tes tersebut. Dalam satu batch berisi maksimal 90 orang.

"Dari mulai dokter, nutrisionis, dokter spesialis, perawat, bidan, semuanya dicampur dalam tes ini. Namun, soalnya tetap disesuaikan dengan formasi masing-masing," paparnya.

Para nakes yang lolos seleksi akan ditempatkan sesuai dengan pilihan masing-masing. Ada yang di rumah sakit, puskesmas, maupun Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap, adanya tambahan SDM,menambah pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Bandung.

"Peserta yang lolos bisa amanah dalam tugasnya," ujar Yana. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

IDI Apresiasi Dukungan Pemerintah Soal Penyaluran Insentif COVID-19 untuk Nakes

#PPPK #Tenaga Kesehatan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Saat ini, Kemendagri mendorong penyehatan fiskal melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan penguatan pendapatan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Indonesia
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
DPR meminta pemda tidak memecat guru PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dinilai berdampak serius pada siswa dan kualitas pendidikan di tengah efisiensi anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
Indonesia
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Kevin mengakui, APBD Jakarta menanggung beban yang berat pada belanja pegawai. Kendati demikian, ASN dan PPPK yang mengantungkan penghidupannya kepada pekerjaannya tetap harus dipertahankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Indonesia
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
pembatasan belanja pegawai ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
Indonesia
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 6 miliar untuk THR bagi 13.077 PPPK paruh waktu. Gubernur Ahmad Luthfi memastikan THR cair sekitar H-7 Lebaran 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Indonesia
PSI Kritik Gaji Nakes Rendah, Pramono: PPPK Lebih Tinggi Dibandingkan di Rumah Sakit Swasta
"Yang di PPPK, saya mendapatkan laporan sebenarnya sudah lebih tinggi daripada rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jakarta, kecuali di Rumah Sakit Pondok Indah,"
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Maret 2026
PSI Kritik Gaji Nakes Rendah, Pramono: PPPK Lebih Tinggi Dibandingkan di Rumah Sakit Swasta
Indonesia
PPPK Paruh Waktu Belum Dapat Kejelasan Pencairan THR
Untuk PPPK penuh waktu, alokasi THR sudah disiapkan dan melekat pada pos belanja pegawai karena gaji dibayarkan langsung melalui BPKAD.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Maret 2026
PPPK Paruh Waktu Belum Dapat Kejelasan Pencairan THR
Indonesia
DPRD DKI Soroti Gaji Nakes tak Naik 10 Tahun, Gubernur Pramono: Masak Sih?
Pramono mengatakan para nakes yang berstatus PPPK telah memiliki gaji yang lebih tinggi ketimbang mereka yang bekerja di mayoritas rumah sakit swasta.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Maret 2026
DPRD DKI Soroti Gaji Nakes tak Naik 10 Tahun, Gubernur Pramono: Masak Sih?
Bagikan