Andika Pratama
MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui Fraksi Partai Golkar memprakarsai perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
"Kosgoro 1957 berharap DPP Partai Golkar memprakarsai amandemen UU MD3 setelah mendengarkan masukan dan aspirasi rakyat, dan alangkah baiknya dilakukan sebelum proses di Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 HR Agung Laksono dalam keterangan persnya, di Jakarta, hari ini.
Agung menilai perkembangan terakhir terkait dengan diberlakukannya UU MD3, yang mendapatkan beragam tanggapan dan respons publik serta dinilai kontroversial dan antikritik terkait pasal-pasal tertentu, perlu disikapi dengan bijak.
"PPK Kosgoro 1957 menghormati sikap Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menandatangani undang-undang tersebut. Bagi Kosgoro 1957 hal ini menunjukkan bahwa Presiden telah mendengarkan masukan publik untuk menyelamatkan kehidupan politik yang demokratis dan mendengarkan suara rakyat," ujarnya seperti dikutip Antara.
Mantan Menko Kesra itu melihat UU MD3 merupakan undang-undang yang lahir dari proses politik antara pemerintah (Jokowi) dengan DPR yang sejak awal mengundang kontroversi pada beberapa pasalnya karena dianggap bertentangan dengan nurani publik, juga dengan keinginan rakyat.
"Oleh karena itu, Kosgoro 1957 berpendapat bahwa ke depannya seluruh proses perumusan undang-undang oleh DPR harus sungguh-sungguh mendengarkan masukan dari rakyat," kata Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini.
Di sisi lain, lanjut Agung, Kosgoro 1957 memahami bahwa sebagai sebuah proses politik, maka UU MD3 harus dapat mendorong kehidupan politik yang lebih demokratis, di mana rakyat mendapatkan perlindungan konstitusi dalam menjalankan aktivitas politiknya dan tidak kemudian menjadi terancam oleh UU tersebut.
"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 harus memberikan jaminan kepada rakyat untuk melakukan aktivitas politik, bukan justru menjadi ancaman bagi rakyat dan perlindungan berlebihan bagi anggota parlemen," tegas mantan Ketua DPR itu.
Mencermati dinamika setelah berlakunya UU MD3 yang saat ini cukup hangat dan diyakini berimplikasi luas, Kosgoro 1957 berpendapat bahwa momentum ini harus digunakan oleh DPR untuk melakukan perubahan terhadap UU tersebut.
"Salah satu fungsi/tugas Mahkamah Konstitusi adalah mereview undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Walaupun memang belum tentu UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, karena apa pun yang dirumuskan oleh DPR sebagai lembaga politik outputnya menjadi hukum/undang-undang yang harus dipatuhi, maka momentum itulah yang harus digunakan oleh Partai Golkar untuk memperkuat dukungan rakyat," jelas dia.
