Koruptor Menang Pilkada, Parpol Paling Bertanggung Jawab

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 03 Juli 2018
Koruptor Menang Pilkada, Parpol Paling Bertanggung Jawab

Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kemenangan koruptor yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pilkada 2018 patut menjadi pelajaran bagi semua pihak khususnya bagi partai politik.

Parpol seharusnya mengoreksi diri karena kurang mampu menyeleksi kadernya yang akan ikut bertarung di Pilkada Serentak.

"Menurut saya kesalahan bukan ke pemilih, tapi parpol sudah harus disiplin mencari calon yang potensial. Kalau menurut saya parpol yang harus ditekan sebagai suplayer," kata Peneliti Sosial dan Politik CSIC Philips J. Vermonte saat ditemui di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Selasa (3/7).

Dia menuturkan, kemenangan tahanan KPK di Pilbup Tulungagung beberapa waktu lalu, sangat mencederai integritas pemilihan, sekaligus merupakan preseden buruk bagi publik.

Bupati Tulungagung non aktif, Syahri Mulyo

"Dia terpilih tapi korup sebetulnya mengurangi kepercayaan terhadap integritas hasil pemilihan," ujarnya.

Terkait hal itu, dia mengimbau masyarakat untuk lebih peka dan berusaha menyelidiki setiap calon yang ikut bertarung di pemilihan kepala daerah.

"Masyarakat pemilih kan punya keterbatasan informasi beda dengan kita, makanya perlu banyak membaca menyerap informasi," imbaunya.

Namun menurutnya, tetap saja partai politik lah yang patut di evaluasi terkait hal itu.

Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo
Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo (Foto: pemkabtulungagung.go.id)

"Perlu adanya edukasi soal itu, tapi lebih kepada parpol yang harus dievaluasi," pungkasnya. (Fdi)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Napi Koruptor
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ternyata Ada 2 Napi di Rumah Mewah Area Lapas Cibonong Saat Ombudsman Sidak
Ditjenpas telah memeriksa total 55 warga binaan, terdiri atas 21 narapidana asimilasi, 33 narapidana perkara tindak pidana korupsi, dan satu narapidana perkara pidana umum atas nama Ferdy Sambo.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
Ternyata Ada 2 Napi di Rumah Mewah Area Lapas Cibonong Saat Ombudsman Sidak
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Ketimbang Maafkan Koruptor, Prabowo Disarankan Golkan RUU Perampasan Aset
ICW kritisi rencana Presiden Prabowo Subianto soal koruptor dimaafkan jika mengembalikan uang hasil kejahatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 Desember 2024
Ketimbang Maafkan Koruptor, Prabowo Disarankan Golkan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Bagikan