Korupsi di Indonesia Akibat Mental Lemah

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 12 November 2017
Korupsi di Indonesia Akibat Mental Lemah

Ilustrasi. (MP/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STIA) Latansa Mashiro Rangkasbitung Muhammad Husen mengatakan perbuatan korupsi di Indonesia akibat mental lemah dan tidak memiliki integritas untuk membangun bangsa.

"Jika mereka memiliki mental lemah tentu akan mudah menerima suap maupun permainan kongkalingkong untuk membobol keuangan negara," kata Muhammad Husen saat dihubungi di Lebak, Sabtu (11/11).

Selama ini, tindakan korupsi sulit diberantas, meski sudah memiliki Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan korupsi sudah menggurita dan hampir di semua lembaga kementerian, BUMN, pemerintahan, swasta hingga penegak hukum.

Mereka pelaku korupsi juga terlibat berbagai profesi mulai menteri, politisi, kepala daerah, jenderal, pengacara, penegak hukum, auditor, kepala SKPD, pengusaha dan rektor.

Semestinya, ujar dia, mereka tidak sepatutnya melakukan tindak pidana korupsi sebagai pengabdi masyarakat. Penyebab mereka melakukan korupsi itu akibat lemahnya mental tanpa memiliki integritas untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik.

Selain itu juga pemahaman agamanya sangat rendah dengan tidak mengamalkan nilai-nilai esensi ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya semua ajaran agama mengharamkan perlakuan tindakan korupsi karena merugikan orang banyak.

"Kami yakin Indonesia bisa terbebas dari korupsi jika memiliki mental yang kuat juga integritas tinggi untuk kemajuan bangsa dan bukan kepentingan pribadi," ujarnya seperti dikutip Antara.

Menurut dia, pihaknya juga prihatin Banten masuk kategori daerah rawan korupsi berdasarkan hasil pemetaan KPK dengan daerah lain, seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Papua dan Papua Barat.

Perbuatan korupsi tersebut juga masuk kategori dosa besar karena agama Islam mengharamkan korupsi dengan mengambil hak orang lain.

Selain itu juga perbuatan korupsi bukan berjiwa Pancasila karena bisa menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat luas.

Pelaku korupsi akibat desakan gaya hidup hedonisme dan simbol kekayaan materi dengan memiliki tanah yang luas, kendaraan serta rumah mewah juga harta lainnya.

"Kami berharap momentum Hari Pahlawan bisa membangun mental sehingga para pejabat publik tanpa melakukan perbuatan korupsi yang merugikan rakyat banyak," katanya.

Husen mengatakan,, selama ini hukuman bagi koruptor sangat ringan dan tak sebanding dengan hukuman bagi pelaku terorisme dan narkoba.

"Para koruptor yang merugikan uang negara, seharusnya diberikan hukuman mati atau sama dengan pelaku penyalanggunaan narkoba," katanya.

#Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Bagikan