Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa rencana penambahan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dikaji secara mendalam sebelum diputuskan.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada karier ASN, tetapi juga anggaran negara, regenerasi birokrasi, dan kebutuhan digitalisasi pelayanan publik.
"Harus ada kajian secara mendalam dulu atas usulan itu. Alasannya harus tepat. Penambahan usia pensiun dengan alasan mendorong keahlian dan karier ASN itu hanya dalam satu perspektif saja," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5).
Politisi Golkar ini memaparkan empat poin penting yang harus dipertimbangkan sebelum menaikkan usia pensiun ASN. Pertama, penambahan usia pensiun akan berdampak pada kenaikan belanja negara untuk gaji dan tunjangan ASN.
Baca juga:
Kedua, jika alasan penambahan usia pensiun didasarkan pada peningkatan usia produktif masyarakat, maka harus ada evaluasi apakah ASN saat ini benar-benar bekerja secara optimal
"Kita perlu mengkaji dan harus diiukuti evaluasi secara keseluruhan ASN kita apakah selama ini setiap individu ASN benar-benar produktif dan be-kinerja baik atau tidak," tuturnya.
Ketiga, penambahan usia pensiun itu akan berdampak pada proses regenerasi di dalam tubuh birokrasi.
"Situasi saat ini saja, dengan kebijakan penataan ASN yang belum tuntas, seperti kebijakan terhadap tenaga honorer, sudah banyak “fresh graduate” yang tidak bisa tertampung menjadi PNS, karena formasi kebutuhannya sempit. Bayangkan kalau usia pensiunnya semakin lama, maka formasi kebutuhan untuk ASN baru pun pasti semakin kecil," ujarnya.
Baca juga:
KORPRI Usulkan Usia Pensiun Jadi 65 Tahun, Ini Kata Politikus DPR
Keempat, ke depan konsep pelayanan publik pada birokrasi pemerintah akan berkembang ke arah digitalisasi, yang minimal akan membutuhkan kapasitas kemampuan yang lebih spesifik dari ASN.
"Digitalisasi bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja konvensional. Ini harus jadi pertimbangan," tegas Doli
Doli menekankan bahwa pemerintah harus mempersiapkan langkah antisipasi jika kebijakan ini benar-benar diterapkan.
"Masih banyak hal yang perlu dikaji, dan butuh effort besar untuk menghadapi konsekuensinya," pungkasnya.
Kebijakan usia pensiun ASN saat ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dampaknya terhadap birokrasi dan anggaran negara. Komisi II DPR mendorong agar pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil keputusan. (Pon)
