Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM- KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo yang memberikan karpet merah kepada organisasi keagamaan untuk mengelola tambang menuai kontroversi. Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai selama ini banyak masyarakat sekitar tambang yang tak mendapatkan keuntungan.
Dia mencontohkan masyarakat Kalimantan yang setiap hari bekerja untuk tambang malah hanya bisa 'gigit jari' melihat melihat banyaknya sumber daya alam mereka yang diambil. "Jangankan tambang, tanah mereka pun diambil untuk plasma. Ini yang sampai sekarang konflik semua," jelas politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini di Jakarta, Rabu (12/6).
Baca juga:
Politikus NasDem Khawatir Ormas Keagamaan Hanya Jual Lisensi Izin Tambang
Anggota dewan dari Dapil Kalimantan Utara ini menilai banyak masyarakat sekitar tambang yang tak kecipratan ‘kue’ mengelola tambang. “Mereka yang berdiam dari ribuan tahun, di dapil saya Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut memindahkan batu bara untuk diekspor. Mereka cuma gigit jari,” jelas dia.
Dia mendesak pemerintah adil dengan memberikan akses kepada masyarakat sekitar tambang untuk mengelolanya. "Ini kan ada dipikirkan juga keadilan untuk semua, terutama masyarakat asli di sana. Masyarakat setempat yang bisa mendapatkan keuntungan (dari pengelolaan tambang),” harap Deddy.(knu)
Baca juga:
Saham Badan Usaha Tambang Ormas Keagamaan Harus Milik Koperasi
