Kontribusi 15 Persen dari Pengembang Harus Punya Dasar Hukum, Anies: Coba Ditanya ke Ahok

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengklaim bahwa hal yang dilakukannya saat ini terhadap lahan Reklamasi sudah sesuai dengan aturan.

Yakni terkait penerbitan 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau Reklamasi D atau Pantai Maju yang berlandaskan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

BACA JUGA: Alangkah Baiknya Anies dan Ahok Ngopi Bareng Bahas Reklamasi Teluk Jakarta

"Kami yakin dengan apa yang dikerjakan semua, karena mengikuti semua ketentuan. Jadi kalau ditanya buat what is your best defense? Follow procedure," kata Anies di Jakarta, Kamis (27/6).

Namun Anies kembali mempertanyakan kebijakan gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dasar hukum apa Ahok meminta kontribusi 15 persen dari pengembang di lahan reklamasi.

Menurut Anies, Ahok harus mempunyai dasar hukum yang jelas saat menyebut angka kontribusi sebesar 15 persen.

Kontribusi tambahan sebesar 15 persen itu masuk sebagai salah satu pasal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. "Coba ditanyai (ke Ahok), kenapa kok 15? Kenapa kok gak 17 persen? Kenapa gak 22 persen? Apa dasarnya?," tuturnya

Kemudian, lanjut dia, kenapa pembahasan angka kontribusi 15 persen itu gagal diterapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan pengembang reklamasi

BACA JUGA: Gerindra Salahkan Ahok Terkait Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

"Terus yang kedua, jelaskan juga, misalnya kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang, Kan ada PKS, perjanjian kerja sama. Kenapa enggak dibereskan dalam PKS?," tutup Anies.

Diketahui, Ahok memasukan angka kontribusi tambahan 15 persen di Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta pada 2016 agar Pemprov DKI mendapatkan pemasukan daerah sebesar sekitar Rp 158 triliun dalam 10 tahun. (Asp)